Friderica Widyasari Siapkan 8 Kebijakan Prioritas OJK untuk Perkuat Sektor Keuangan

Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyiapkan delapan kebijakan prioritas ke depan untuk memperkuat sektor jasa keuangan di tengah berbagai tantangan global, domestik, hingga internal lembaga.

Kiki memaparkan tantangan global saat ini datang dari fragmentasi geopolitik yang kini mengaruhi sektor jasa keuangan di seluruh dunia, termasuk juga distruksi dan digitalisasi di sektor keuangan. Tantangan lainnya datang dari risiko perubahan klim serta meningkatnya kejahatan uang digital.

Sedangkan tantangan domestik yang dihadapi antara lain terkait kepercayaan publik terhadap sektor keuangan, terutama setelah dinamika yang sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Selain itu, kompleksitas produk dan konglomerasi keuangan juga menjadi perhatian dalam pengawasan sektor jasa keuangan.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang terus meningkat, sementara di sisi lain kedalaman sektor keuangan Indonesia dinilai masih terbatas.

OJK, kata Kiki, juga menghadapi sejumlah tantangan internal. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan perlindungan konsumen, kompleksitas proses bisnis dan birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, hingga keterbatasan.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan ke depan," kata wanita akrab disapa Kiki dalam uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi XI, di DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Melalui delapan kebijakan ini, Kiki ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Adapun delapan kebijakan strategis yang diusung meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, serta mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Baca Juga: DPR Gelar Fit and Proper Test, Ini Nama 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

Baca Juga: Jelang Fit and Proper Test DK OJK, Misbakhun: Kita Cari Orang yang Pro Pasar

Selain itu, kebijakan lain mencakup penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat, penguatan kelembagaan serta kapasitas internal OJK, serta peningkatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia Menuju Indonesia Masa 2045," jelas dia.