Sawit Disebut Presiden Prabowo sebagai ‘Miracle Crop’, POPSI Harapkan Perlindungan Adil bagi Petani

POPSI menyambut baik apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas 2026 yang menjuluki kelapa sawit sebagai “miracle crop” karena manfaatnya yang luas, mulai dari bahan pangan hingga swasembada energi. Meski mengapresiasi nilai strategis tersebut, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa pengakuan ini harus diiringi dengan perlindungan hak serta keberlanjutan ekonomi bagi para petani dan ekosistem sawit itu sendiri.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyampaikan bahwa sanjungan terhadap industri sawit sebenarnya sudah sering terdengar dalam berbagai pidato. Namun, pihaknya menilai realitas kebijakan pemerintah di lapangan saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan janji-janji manis yang disampaikan secara lisan dalam pidato-pidato strategis tersebut

“Jika sawit disebut ‘tanaman ajaib’ dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit terutama skala kecil harus menjadi pihak yang dilindungi, bukan justru menjadi korban kebijakan yang berujung pada penyitaan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil dan mematikan kelapa sawit,’’ tegas Mansuetus Darto dalam keterangannya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (02/02).

Saat ini, menurut Darto, petani sawit menghadapi gelombang ketidakpastian. POPSI mencatat situasi perkelapasawitan rakyat saat ini semakin kelam karena praktik “sita menyita” kebun dan hasil sawit yang kerap berlangsung tanpa dialog dan tanpa penyelesaian komprehensif.

POPSI menyoroti sejumlah persoalan krusial: Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi Penyelesaian. Terutama pada kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan, padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak-hak turun-temurun masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Kedua, konflik sosial meningkat, namun minim mekanisme penyelesaian. Menurut Darto, banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (Kerja Sama Operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.

Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Dia menjelaskan Kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak.

"Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan. Kami mendorong penyelesaian kebun berdasarkan tipologinya masing-masing, jangan disama-ratakan alias digeneralisasi,’’ jelasnya.

Keempat, tata kelola KSO tidak transparan dan rentan masalah akuntabilitas. POPSI mempertanyakan mulai bagaimana standar kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana KSO pada kebun sitaan hingga transparansi dana escrow.

Dia juga mempertanyakan siapa auditor atau pengawas independen, keterlibatan laporan publik dan bagaimana mekanisme penyerahan dana hasil penjualan TBS.

"Apakah negara mendapatkan dana sisa setelah dipotong oleh KSO? Jangan sampai ada kebocoran pada kebun sengketa, belum final, pengelolaan sementara yang nantinya negara bisa rugi lebih banyak,’’ paparnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Kepala Negara menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib karena manfaatnya yang luas dan bernilai ekonomi tinggi.

Menurut Presiden, sawit tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku minyak goreng, tetapi juga menjadi fondasi berbagai industri strategis.

“Kelapa sawit itu bukan hanya untuk minyak goreng,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Dia mengungkap produk turunan sawit digunakan dalam sektor pangan seperti roti, produk kebersihan seperti sabun, hingga industri dan energi, termasuk cat dinding, biodiesel, solar, dan avtur. Ragam pemanfaatan tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas dengan daya ungkit ekonomi terbesar di Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo: MBG, Layanan Kesehatan Gratis, dan Pendidikan Jadi Motor Kesejahteraan serta Kemandirian Bangsa

Prabowo juga mengungkapkan besarnya permintaan internasional terhadap crude palm oil (CPO) asal Indonesia. Dalam berbagai kunjungan luar negeri, dia mengaku hampir selalu menerima permintaan pasokan sawit dari para pemimpin negara.

Sejumlah kawasan seperti Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa Timur disebut sangat bergantung pada pasokan sawit Indonesia.

"Saya ke Mesir, ke Pakistan, ke Rusia, sampai Belarus, semuanya minta kelapa sawit,” kata Presiden. Dia pun menanggapi kritik terhadap pengembangan sawit nasional dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan demi kepentingan nasional. “Ya, untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.