Pemerintah Siapkan 18 Proyek Hilirisasi, Buka 276 Ribu Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mendorong hilirisasi industri dan penanganan masalah sampah sebagai dua agenda prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam forum yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia itu, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan 18 proyek hilirisasi prioritas yang akan dijalankan pada 2026. Proyek tersebut mencakup smelter aluminium, oleoresin, batu bara, oleofood berbasis kelapa sawit, bioavtur, aspal, besi dan baja, hingga produk turunan kelapa seperti nata de coco dan tepung kelapa.

Presiden menekankan pentingnya memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia menyoroti praktik ekspor komoditas mentah yang kemudian diimpor kembali dalam bentuk produk jadi.

“Masa minyak kita kirim keluar, habis itu kita impor lagi?” ujar Presiden, menyinggung perlunya penguatan industri pengolahan termasuk industri alkali di dalam negeri.

Menurut Presiden, 18 proyek hilirisasi tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 276.000 lapangan kerja baru yang berkualitas dengan total investasi mencapai Rp618 triliun. Ia menilai hilirisasi menjadi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bahas Teknologi Aviasi dengan Garuda dan Embraer, Fokus Adaptasi Global

Selain hilirisasi, Presiden juga memberi perhatian besar pada persoalan sampah yang dinilai semakin krusial. Berdasarkan proyeksi pemerintah, banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah menghadapi tekanan kapasitas.

Untuk itu, pemerintah menargetkan pembukaan 34 proyek waste to energy di 34 kota. Presiden meminta agar proses pembangunan segera dimulai.

“Untuk itu kita akan buka 34 proyek waste to energy di 34 kota. Saya minta groundbreaking delapan bulan ini dilaksanakan supaya bisa segera berfungsi,” kata Prabowo.

Ia mengaku optimistis kota dan kabupaten di Indonesia ke depan mulai memiliki sistem pengolahan sampah yang lebih modern. Namun demikian, pemerintah masih mempelajari berbagai model pengelolaan dan membuka ruang pertukaran pengalaman antar daerah.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan penyelesaian masalah sampah memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pemerintah pusat siap mengambil peran memimpin bila diperlukan.

“Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegasnya.