Rosan Sebut Revisi Outlook Moody’s Jadi Pengingat Perkuat Fondasi Danantara

Badan Pembiayaan Negara (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons revisi outlook terbaru dari Moody’s Ratings, yang menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.

CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menyatakan penyesuaian outlook tersebut merupakan pengingat konstruktif untuk terus memperkuat fondasi kelembagaan, menegaskan arah kebijakan, serta menjaga disiplin pelaksanaan guna mempertahankan kepercayaan dan stabilitas jangka panjang.

“Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” kata Rosan dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Baca Juga: Airlangga Kasih Paham Moody’s soal Danantara dan MBG

Meski demikian, peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga. Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang nasional.

Sebagai sovereign wealth fund yang baru dibentuk, Danantara berada dalam fase pembangunan institusi dengan pijakan pada tata kelola yang kuat, proses investasi yang disiplin, serta manajemen risiko yang pruden sesuai praktik terbaik global. Kerangka tersebut terus diperkuat secara bertahap untuk menjaga kredibilitas lembaga, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menghasilkan kinerja berkelanjutan.

Rosan menjelaskan, peta jalan tata kelola Danantara difokuskan pada beberapa prioritas. Pertama, penerapan struktur pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan di seluruh siklus investasi dan pengelolaan portofolio berstandar global.

Kedua, penerapan kerangka manajemen risiko terpadu. Ketiga, pelaksanaan investasi secara pruden melalui alokasi modal berbasis kelayakan komersial dan disiplin portofolio jangka panjang. Keempat, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar tata kelola di seluruh portofolio BUMN.

“Danantara Indonesia akan terus beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan guna menjalankan peran sebagai pengelola aset negara yang kredibel bagi masa depan Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Moody’s Ungkap Ketidakjelasan Danantara Berisiko Bebani Negara

Sebelumnya, Moody’s Ratings menyoroti pembentukan dana kekayaan negara Danantara sebagai salah satu faktor utama perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif, meskipun peringkat kredit jangka panjang tetap dipertahankan pada level Baa2 (investment grade).

Dalam pernyataan resminya, Moody’s menyebut ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi Danantara berpotensi meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta menimbulkan liabilitas kontinjensi bagi pemerintah. Sorotan tersebut muncul di tengah menurunnya kepastian dan koherensi proses perumusan kebijakan secara lebih luas.

Moody’s mencatat Danantara memiliki kewenangan atas aset BUMN dengan nilai melebihi US$900 miliar, atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2025. Dengan mandat mencakup rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil, serta investasi di sektor prioritas, kurangnya kejelasan kebijakan dan koordinasi dinilai berpotensi meningkatkan risiko fiskal dan tata kelola.

Baca Juga: Danantara Tuntaskan Merger BUMN Karya Semester II 2026

Salah satu perhatian utama Moody’s adalah kewenangan Danantara dalam kebijakan dividen BUMN. Tekanan untuk meningkatkan setoran dividen dinilai berpotensi melemahkan kesehatan keuangan BUMN, mengingat dividen merupakan sumber pendanaan utama. Moody’s mencatat bank-bank BUMN telah meningkatkan pembayaran dividen pada 2025.

Meski demikian, Moody’s menegaskan Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan. Pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi. Namun, pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, serta hubungan regulasi dinilai belum sepenuhnya terjawab, meskipun terdapat indikasi awal peningkatan efisiensi operasional.

Moody’s juga menilai sorotan terhadap Danantara menjadi bagian dari penilaian atas melemahnya kepastian dan konsistensi kebijakan Indonesia dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan.