Akses Pasar dan Digitalisasi jadi Kunci Pemberdayaan UMKM Perempuan

Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) menghimpun para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan kawasan dalam lokakarya publik–swasta tingkat tinggi bertajuk “Connecting Policy, Business & People: Digital Finance and Market Readiness for Inclusive MSMEs”, yang diselenggarakan di sela-sela
pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Diselenggarakan di Hotel Shangri-La Jakarta, workshop ini mempertemukan para anggota ABAC, pejabat senior pemerintah, perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kementerian Koperasi dan UKM RI, organisasi pendukung UMKM, serta para undangan dari seluruh kawasan APEC untuk memperkuat dialog mengenai perumusan kebijakan UMKM yang inklusif dan responsif gender.

Direktur Eksekutif APEC, Eduardo Pedrosa, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menyoroti berbagai isu kunci terkait UMKM dan digitalisasi. Ia menilai kegiatan ini menjadi contoh kuat dari keterlibatan publik–swasta yang efektif dalam mendorong reformasi kebijakan guna mendukung pengembangan UMKM di seluruh kawasan APEC.

Baca Juga: Hidupkan UMKM dan Sportainment di Makassar, HGI City Cup 2026 Berlanjut ke Surabaya

“UMKM yang dipimpin perempuan merupakan pendorong penting inovasi, produktivitas, dan ketahanan di seluruh perekonomian APEC,” ujar Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada.

Adapun lokakarya dibuka dengan diskusi panel bertema Strengthening Digital Financial Inclusion for Women Entrepreneurs yang menghadirkan perwakilan kementerian dan anggota ABAC yang terlibat dalam pengembangan UMKM.

Para panelis membahas bagaimana pembayaran digital, dompet elektronik, dan pasar daring dapat membantu UMKM yang dipimpin perempuan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, serta memperluas akses ke pasar domestik dan regional, sekaligus mengatasi berbagai hambatan seperti kesenjangan literasi digital, isu privasi
data, serta produk keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha perempuan.

Wakil Menteri Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, menyoroti masih adanya kesenjangan dalam literasi keuangan dan digital, dengan mencatat bahwa 74 persen transaksi masih dilakukan secara tunai. Ia menegaskan bahwa perluasan akses dan peluang di bidang tersebut sangat penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya UMKM yang dipimpin oleh perempuan.

Memperkuat UMKM Perempuan dalam Rantai Nilai Regional

Setelah sesi panel, diskusi meja bundar tertutup mempertemukan anggota ABAC dan pejabat tinggi pemerintah untuk membahas strategi praktis dalam meningkatkan partisipasi UMKM yang dipimpin perempuan dalam rantai nilai domestik dan regional. Diskusi menyoroti adaptasi digital, formalitas usaha, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi dan standar, kesiapan ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas guna membuka peluang pasar baru.

Ketua ABAC Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi konsistensi mitra dari Kanada yang selama bertahun-tahun berfokus pada pengembangan UMKM serta pemberdayaan perempuan. Menurutnya, fokus tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari setengahnya merupakan perempuan.

Baca Juga: Belanja Online Ramadan Melonjak, Ini 5 Strategi UMKM Dongkrak Penjualan

“Perlu saya sampaikan bahwa jika berbicara UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 60 juta, dan lebih dari setengahnya adalah perempuan,” katanya.

Anindya juga menekankan pentingnya peningkatan akses pasar, dukungan likuiditas, serta model bisnis yang lebih adaptif agar pelaku usaha perempuan dapat berkembang lebih cepat. “Untuk membantu perempuan, dibutuhkan akses pasar yang lebih baik, dukungan likuiditas yang lebih besar, dan kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya,” kata Anindya.

Lokakarya ini secara langsung mendukung komitmen APEC terhadap kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif di bawah La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019), khususnya dalam memperluas akses perempuan wirausaha terhadap pembiayaan dan pasar, memperkuat kepemimpinan UMKM, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.

“Dengan mendasarkan dialog kebijakan pada realitas dunia usaha, kita dapat menghasilkan solusi UMKM yang lebih efektif dan responsif gender,” tambah Vina Nadjibulla, Wakil Presiden APF Canada.