Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Dukung Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Tutup Defisit APBD 2026

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, memberikan lampu hijau terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk menopang APBD 2026. 

Langkah ini dinilai sangat realistis mengingat Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Dana Daerah (TKD) oleh pusat sebesar Rp2,4 triliun, belum dibayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2023, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target. 

Selain itu, adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp 631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026 juga menjadi alasan utama.

Ono menjelaskan bahwa pinjaman ini diperlukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026. 

"Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD," ujar Ono Surono, Jumat (27/2/2026).

Mengenai mekanisme persetujuan, Ono mengatakan bahwa pinjaman akan dibahas bersama DPRD dan memerlukan persetujuan resmi, yang kemungkinan akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026. 

Ia menegaskan bahwa pinjaman ini tetap diperbolehkan meski APBD 2026 telah disahkan dan memiliki Perda, karena prosesnya akan mengikuti prosedur perubahan anggaran. 

"Mekanisme hutang ke BJB itu nanti dibahas dengan DPRD, ada persetujuan yang pasti akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026," tambahnya.

Ono juga menjawab kekhawatiran terkait proyek-proyek yang akan dibiayai, seperti pembangunan jalan Puncak Bogor 2 dan proyek lainnya. 

Menurutnya, semua proyek tersebut sudah termasuk dalam APBD 2026 dan telah dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD. 

Ia menegaskan tidak ada proyek baru di luar APBD, karena pinjaman dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. 

"Semua proyek yang akan dibiayai itu memang sudah tertuang dalam APBD 2026, artinya sudah dibahas antara Gubernur dengan DPRD," cetus Ono.

Terkait sumber cicilan pinjaman, Ono memperkirakan beban akan dibagi selama 3-4 tahun mulai 2027 hingga sekitar 2030, dengan cicilan tahunan sekitar Rp 200-300 miliar. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini berharap struktur APBD Jawa Barat mampu menanggungnya, terutama karena beban infrastruktur besar akan berkurang setelah 2026. 

Saat ini, provinsi masih membayar hutang masa lalu sekitar Rp 600 miliar per tahun, termasuk dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi oleh pemerintah pusat. 

"Kita berharap cicilannya paling tidak 200-300 miliar per tahun, ditambah dengan yang rencana utang 2 triliun itu dibagi selama 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan struktur APBD kita mampu," kata Ono.

Alasan proyek-proyek ini menjadi prioritas, menurut Ono, adalah karena berfokus pada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan di pusat-pusat ekonomi seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana.

Baca Juga: PDIP Sebut Rp223,5 Triliun Anggaran MBG Diambil dari Pos Pendidikan APBN

"Proyek-proyek prioritas itu secara umumnya akan berkaitan dengan infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi. Misalnya, Puncak ini kan pusat pertumbuhan ekonomi yang setiap hari macet luar biasa. Di kawasan Rebana juga, kalau tidak diantisipasi sekarang, akan timbul kemacetan di masa depan," jelasnya.

Ono menegaskan dukungan ini diharapkan dapat membantu Jawa Barat beralih fokus pada APBD yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi langsung bagi masyarakat pasca-pembangunan infrastruktur besar.

"Yang terpenting adalah adanya restrukturisasi hutang PEN untuk meringankan beban fiskal ke depan," pungkasnya.