Hasto PDIP Ingatkan Ada Ancaman Otoritarianisme Masa Kini

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat terjaga apabila seluruh proses politik, terutama pemilu, berlangsung secara bebas, jujur, adil, dan terbebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto sebelum menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di FISIP Unair.

Menurut Hasto, forum akademik memiliki posisi strategis untuk membaca dan menguji berbagai fenomena politik secara objektif dan ilmiah, mulai dari perubahan perilaku pemilih hingga tantangan ketahanan demokrasi.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Hasto.

Menurutnya, demokrasi akan menjadi rapuh apabila proses politik terlalu bergantung pada figur, kekuatan modal, mobilisasi aparatur, maupun campur tangan negara.

"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengaitkan pentingnya netralitas negara dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang akan diperingati PDI Perjuangan dalam waktu dekat.

Menurutnya, peristiwa sejarah tersebut menjadi pelajaran berharga mengenai dampak buruk campur tangan negara terhadap kebebasan berserikat dan independensi partai politik.

Hasto mengingatkan bahwa ancaman otoritarianisme di masa kini dapat hadir dalam wujud yang berbeda dari masa lalu.

"Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi," tuturnya.

Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan akademik merupakan fondasi utama yang harus dijaga. Stabilitas politik yang dibangun dengan membungkam suara kritis, menurut Hasto, bukanlah cerminan dari stabilitas yang demokratis.