Blokade di Selat Hormuz, RI Pindahkan Impor Minyak dan LPG dari Timur Tengah

Pemerintah Indonesia bakal mereposisi sumber impor minyak mentah (crude) dan LPG, menyusul eskalasi perang di Timur Tengah.

Langkah strategis ini diambil guna menjamin ketahanan energi nasional, di tengah ketidakpastian geopolitik yang kian memanas.

Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia menyebut keputusan ini mendesak, lantaran jalur distribusi Selat Hormuz kini dibayangi konflik yang belum dapat diprediksi kapan akan mereda. 

Kondisi tersebut berisiko mengganggu sekitar 25% pasokan crude Indonesia, yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut.

Jika mengacu pada total impor 2025 sebesar 380.500 barel per hari (bph), maka volume yang akan dialihkan diperkirakan mencapai 95.125 bph.

"25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Rencananya, pasokan tersebut akan digeser ke sejumlah negara mitra seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. 

Bahlil menjamin langkah ini tidak akan mengganggu stok BBM non-subsidi (RON 90-98), karena sumber komponennya memang bukan berasal dari Timur Tengah.

Selain minyak mentah, pemerintah juga menyesuaikan skema impor LPG. 

Dengan proyeksi kebutuhan yang meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini, ketergantungan pada Saudi Aramco yang selama ini mencapai 30% akan dikurangi.

Sebagai gantinya, porsi impor LPG dari Amerika Serikat bakal digenjot hingga 70%.

Upaya ini dilakukan agar belanja energi nasional tidak lagi bersinggungan dengan titik api konflik di Timur Tengah.

"Jadi ini (crude) relatif enggak ada masalah... sebagiannya (LPG) kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz," jelas Bahlil,

Meski pasokan relatif aman, pemerintah tetap mewaspadai tekanan pada postur APBN.

Sebab, harga minyak mentah-Brent saat ini dilaporkan berada di kisaran US$ 78–80 per barel, melampaui asumsi ICP yang ditetapkan sebesar US$ 70 per barel.

"Ini yang harus kita hati-hati, karena berdampak pada kenaikan subsidi yang ditanggung negara."

"Tapi di sisi lain, kenaikan ICP juga memberikan tambahan pendapatan," tambahnya.

Terlepas dari dinamika harga global, Bahlil memastikan kondisi stok energi nasional masih dalam batas aman.

Seluruh komoditas, mulai dari BBM, crude, hingga LPG, memiliki Hari Operasi (HOP) di atas standar minimum 21 hari.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Bahlil: Stok BBM Cukup 20 Hari

"Stok kita semuanya di atas standar minimum nasional."

"Semuanya di atas 21 hari," tuturnya. (*)