Usai Bertemu Presiden Prabowo, Menko Airlangga sebut Pemerintah Akan Genjot Produksi Batu Bara di Tengah Konflik Timur Tengah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan sejumlah arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (19 Maret 2026).

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas energi global atas konflik di Timur Tengah.

Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga menyampaikan tiga poin utama yang menjadi instruksi langsung dari Kepala Negara:

1. Efisiensi Kementerian/Lembaga demi Defisit Terkendali

Pemerintah berkomitmen penuh untuk menahan defisit APBN agar tetap berada di bawah level 3 persen.

"Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan hasil rapat dengan kementerian teknis, langkah efisiensi akan dilakukan di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan efisiensi ini, defisit 3 persen dipastikan bisa dijaga," tegas Airlangga.

2. Peningkatan Produksi dan Kajian Pajak Ekspor Batu Bara

Merespons efek domino dari kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya, Presiden menginstruksikan peningkatan volume produksi batu bara nasional. Kebijakan ini akan diikuti dengan perbaikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan menghitung ulang kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara dari lonjakan harga komoditas di pasar global (windfall profit).

"Besarannya nanti akan dikaji oleh tim, dengan harapan pendapatan pemerintah dapat ikut meningkat dengan adanya windfall profit tersebut," tambahnya.

3. Konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Tingginya harga minyak dunia saat ini juga mendorong pemerintah untuk mempercepat efisiensi di sektor kelistrikan. Presiden secara khusus mengarahkan agar operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) segera dievaluasi dan dikonversi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Guna mempercepat realisasi kebijakan transisi ini, Danantara telah diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan strategis yang menyangkut operasional PLTD tersebut.