Sumut dan Sumbar Sudah Nol Pengungsi, Kasatgas PRR Tito Karnavian Terus Dorong Percepatan Relokasi

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, terus mendorong percepatan relokasi pengungsi hingga berhasil mengosongkan tenda pengungsian di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Di Aceh, upaya serupa juga menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan sekitar 99,97 persen pengungsi telah meninggalkan tenda dan beralih ke hunian yang lebih layak.

Pemerintah terus mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya dengan memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Tito menekankan bahwa seluruh pengungsi ditargetkan telah direlokasi sebelum Idulfitri, baik ke hunian sementara (huntara) maupun melalui skema dana tunggu hunian.

"Jadi, kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda," ujarnya.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 19 Maret, jumlah pengungsi yang masih berada di tenda mengalami penurunan signifikan dibandingkan data awal pada 2 Desember 2025.

Pada awalnya, total pengungsi bencana di wilayah Sumatera mencapai 2.178.269 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, di Sumatera Barat yang semula tercatat 16.164 KK kini telah mencapai nol pengungsi, disusul Sumatera Utara dari 53.523 KK yang juga telah menjadi nol. Sementara itu, di Aceh, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai 2.108.582 KK kini tersisa 465 KK.

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan Sumbar tidak terlepas dari percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak bencana. Jumlah huntara yang berhasil dibangun terus mengalami peningkatan.

Dari total rencana pembangunan 19.351 unit hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak, hingga saat ini sebanyak 15.915 unit telah selesai dibangun atau sekitar 81 persen dari target. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah mencapai 100 persen, diikuti Sumatera Utara sebesar 95 persen, sementara di Aceh telah mencapai sekitar 80 persen.

Selain pembangunan huntara, Satgas PRR juga secara bertahap merampungkan pembangunan hunian tetap (huntap). 

Sebanyak 110 unit huntap telah selesai dibangun dari total rencana 36.669 unit, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengungsi juga dilakukan melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang memilih tidak tinggal di hunian sementara. Hingga saat ini, penyaluran DTH menunjukkan progres yang signifikan, dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta 86 persen di Aceh. Secara keseluruhan, sebanyak 13.746 penerima telah menerima bantuan dari total 14.962 penerima di tiga provinsi.

Selain itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat proses pendataan warga yang akan menempati hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Langkah ini dinilai penting agar proses pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa percepatan pendataan menjadi kunci utama dalam tahap awal pembangunan huntap. “Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” katanya.

Baca Juga: Kasatgas PRR Tito Karnavian Turun Langsung ke Pidie Jaya, Pastikan Pemulihan Pascabencana Berjalan Cepat

Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan pendataan di lapangan, tidak hanya menunggu langkah dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi dasar utama dalam proses pembangunan.

“Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap, tetapi pemdanya tidak jalan,” imbuh Tito.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap merupakan tahapan krusial dalam proses pemulihan pascabencana, setelah sebelumnya masyarakat menempati hunian sementara maupun menerima bantuan sewa rumah.