WFH Dinilai Tak Efektif Tekan Pengunaan BBM, DPR Minta Dikaji Ulang

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih dalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Ateng menyampaikan, kebijakan penghematan energi memang mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non-esensial,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika kebijakan diterapkan mendekati akhir pekan, mobilitas ke luar kota berpotensi meningkat dan justru mendorong konsumsi BBM.

Selain itu, Ateng menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi timbul dari kebijakan tersebut. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, efisiensi biaya operasional juga tidak sepenuhnya tercapai karena sebagian beban justru berpindah ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Kondisi ini dinilai membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Ateng menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada perbaikan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” katanya.

Baca Juga: Tak Ikuti Jejak Malaysia, Bahlil Tegaskan Belum Ada Opsi Batasi Subsidi BBM

Baca Juga: Peneliti INDEF Sebut Elektrifikasi Ojol Bisa Hemat Subsidi BBM hingga Rp15 Triliun per Tahun

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tak Kunjung Kondusif, Kenaikan Harga BBM Dinilai Jadi Konsekuensi Logis

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi energi dinilai penting agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.