Nezar Patria: Indonesia Tegakkan Tata Kelola AI yang Menempatkan Manusia sebagai Pengendali Utama

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia mendorong tata kelola kecerdasan buatan yang menempatkan manusia sebagai pengendali utama. 

Pendekatan ini dipandang sebagai jawaban konkret atas percepatan pengembangan AI yang kerap melampaui kecepatan lahirnya regulasi. 

Pesan tersebut ia sampaikan dalam forum 23rd Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights di Yogyakarta, Senin (30/03/2026).

Nezar menjelaskan, fokus Indonesia bukan pada menumbuhkan ketakutan terhadap teknologi, melainkan pada desain sistem yang memastikan manusia tetap memegang kendali atas setiap keputusan yang dihasilkan AI. 

Sistem yang dibangun diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan inovasi dan perlindungan hak warga. Dengan demikian, pemanfaatan AI diarahkan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi.

Indonesia mendorong pendekatan human-in-the-loop sebagai standar utama tata kelola AI. Model ini mewajibkan setiap sistem kecerdasan buatan berada dalam pengawasan manusia, khususnya di sektor-sektor yang memiliki dampak besar seperti layanan publik, keamanan, dan ekonomi digital. Manusia tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna akhir, tetapi juga sebagai pengawas dan pengambil keputusan terakhir.

Menurut Nezar, pendekatan tersebut memberikan kepastian bahwa inovasi tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan akuntabilitas. Dengan manusia yang dapat mengintervensi, mengoreksi, dan bertanggung jawab atas keluaran sistem, pelindungan hak masyarakat dapat dijaga lebih kuat. 

“Setiap sistem harus dirancang agar manusia bisa mengintervensi, mengoreksi, dan bertanggung jawab atas hasilnya,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan AI Nasional yang akan menjadi panduan pengembangan teknologi di Indonesia. Dokumen ini mengatur arah riset, penguatan talenta digital, dan kolaborasi lintas sektor agar pengembangan AI berlangsung terarah. Di dalamnya juga tercakup strategi mitigasi risiko sejak tahap awal pengembangan, sehingga potensi dampak negatif dapat diantisipasi lebih dini.

Indonesia juga telah menetapkan sepuluh prinsip utama tata kelola AI sebagai rujukan bagi para pengembang dan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup antara lain perlindungan data pribadi, transparansi sistem, serta jaminan keadilan dan inklusivitas dalam pemanfaatan teknologi. Dengan standar ini, setiap inisiatif AI diharapkan tunduk pada kerangka etis yang jelas.

Nezar menekankan bahwa pendekatan Indonesia dirancang adaptif agar tetap relevan di tengah dinamika teknologi yang cepat berubah. Pemerintah ingin membangun sistem yang lincah namun tetap memiliki kendali kebijakan yang tegas. 

“Kita membangun sistem yang lincah, tetapi tetap memiliki kendali yang jelas. Ini penting agar inovasi tidak berjalan tanpa arah,” ujarnya.

Pada tataran global, Indonesia mengambil peran aktif dalam diskusi mengenai tata kelola AI untuk membawa perspektif negara berkembang. Pemerintah mendorong kerja sama yang lebih setara agar setiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan teknologi dan menyusun regulasi. Dengan begitu, manfaat AI tidak hanya terpusat di segelintir negara maju.

Baca Juga: Kemkomdigi Panggil Google dan Meta, Awasi Kepatuhan Perlindungan Anak di Ruang Digital

“Indonesia hadir sebagai jembatan. Kita membawa pengalaman dan kebutuhan negara berkembang ke dalam percakapan global,” kata Nezar. 

Melalui peran ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa standar dan praktik tata kelola AI di tingkat internasional turut mempertimbangkan realitas dan kepentingan negara berkembang.

“Kunci dari masa depan AI adalah memastikan manusia tetap menjadi pusat keputusan. Di situlah manfaat teknologi bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tutupnya.