Skandal AI 'Menyulap' Keluhan Warga Jadi Sorotan DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di seluruh jenjang pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Khoirudin, JAKI sebagai super app layanan publik dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari pelaporan masalah kota hingga layanan darurat, tanpa harus datang langsung ke Balai Kota.

“Tujuannya memudahkan masyarakat, tidak perlu antre di Balai Kota. Semua jenjang pemerintahan bisa menggunakan itu,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Namun, ia mengingatkan agar JAKI tidak sekadar menjadi wadah penampungan aduan tanpa tindak lanjut yang jelas. Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis, termasuk peran Inspektorat, guna memastikan setiap laporan warga ditangani hingga tuntas.

“Harus ada kontrol terhadap eksekusi pengaduan masyarakat. Kalau tidak, akan sulit dikendalikan,” katanya.

Khoirudin juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengevaluasi responsivitas jajaran pemerintah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Di sisi lain, ia mengungkapkan tingginya volume pengaduan yang masuk, baik melalui JAKI maupun langsung ke DPRD, berdampak pada terbatasnya waktu pengawasan lapangan.

“Hampir tidak ada waktu untuk sidak karena banyaknya laporan yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Khoirudin juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik. Ia menegaskan AI harus berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti peran aparatur.

“AI itu alat bantu, bukan pengganti. Pelayanan publik tetap membutuhkan empati yang tidak bisa digantikan teknologi,” katanya.

Sorotan terhadap penggunaan AI menguat setelah Pemerintah Kota Jakarta Timur menonaktifkan Lurah Kalisari, Siti Nurhasanah, terkait kasus manipulasi laporan di JAKI.

Penonaktifan dilakukan usai Inspektorat DKI Jakarta menemukan penggunaan foto rekayasa berbasis AI sebagai bukti penanganan keluhan parkir liar.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga memviralkan laporan dugaan manipulasi foto penanganan parkir liar di Jalan Damai, Kalisari. Laporan yang semula dinyatakan selesai ternyata menggunakan gambar hasil rekayasa digital, sehingga memicu kritik publik terhadap transparansi layanan.