Komdigi Longgarkan Tenggat Registrasi SIM Biometrik untuk Wilayah Pedesaan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi tambahan waktu hingga Juli 2026, bagi operator seluler untuk menerapkan registrasi SIM berbasis biometrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil, seperti perdesaan.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas berbagai kendala yang disampaikan operator, mulai dari tantangan implementasi di lapangan, hingga biaya akses data kependudukan.

“Kalau tidak salah untuk daerah di luar perkotaan kita berikan waktu sampai Bulan Juli,” kata Menteri Komunikasi dan Digital di Kantor Komdigi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kelonggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan operator untuk memperluas sosialisasi, sekaligus mematangkan implementasi kebijakan di berbagai daerah.

“Jadi ini masih ada waktu untuk teman-teman operator melakukan sosialisasi dan juga implementasi dari registrasi SIM di daerah sampai bulan Juli,” jelas Meutya.

Dalam implementasi ini muncul tantangan terkait biaya akses data kependudukan yang menjadi perhatian.

Untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK), dikenai biaya sebesar Rp3000.

Meutya mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi, agar kebijakan ini tidak membebani operator maupun masyarakat.

“Terkait dengan biaya kepada Dukcapil sedang kami bicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), termasuk juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk memberikan keringanan,” ungkapnya.

Registasi kebijakan SIM berbasis biometrik ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Implementasi SIM biometrik menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam memperkuat ekosistem digital, termasuk perlindungan pengguna dan peningkatan kepercayaan terhadap layanan telekomunikasi.

Baca Juga: Registrasi Kartu Seluler Punya Aturan Baru, Pemerintah Manfaatkan Teknologi Biometrik untuk Tekan Kasus Penipuan

Sistem tersebut mengharuskan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat pendaftaran kartu SIM.

Skema ini dirancang untuk menekan penyalahgunaan nomor sekali pakai, yang kerap dimanfaatkan dalam praktik penipuan, phishing, maupun penyalahgunaan kode OTP. (*)