Kredit UMKM Masih Rendah, DPR Dorong Penguatan Penjaminan

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya porsi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih berada di kisaran 17–20% dari total kredit nasional.

Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan kontribusi UMKM terhadap perekonomian yang mencapai sekitar 61–62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 95% tenaga kerja.

“Komisi XI DPR RI menaruh perhatian serius terhadap rendahnya porsi kredit UMKM yang belum mencerminkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” ujarnya dalam webinar, Kamis (16/4/2026).

Misbakhun menilai ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor likuiditas perbankan, tetapi juga keterbatasan akses pembiayaan.

Sejumlah kendala utama meliputi keterbatasan agunan, tingkat informalitas usaha, lemahnya pembukuan, serta tingginya persepsi risiko dari perbankan terhadap sektor UMKM.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem penjaminan kredit sebagai instrumen mitigasi risiko.

Menurutnya, skema penjaminan kredit merupakan implementasi credit risk transfer mechanism, yang memungkinkan risiko gagal bayar (default risk) tidak sepenuhnya ditanggung kreditur, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin.

Dalam ekosistem tersebut, terdapat berbagai entitas yang terlibat, mulai dari BUMN penjamin seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo, perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida), penjamin swasta, hingga skema penjaminan ulang (counter guarantee).

Misbakhun menegaskan penguatan sektor penjaminan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga: UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Tapi Akses Pembiayaan Masih Seret

Baca Juga: UMKM Harus Masuk Ekosistem Besar, Apa Strateginya?

Baca Juga: UMKM Jadi Prioritas, Pemerintah Buka Akses ke Rantai Pasok BUMN

“Penguatan ekosistem penjaminan kredit harus menjadi agenda strategis nasional, bukan sekadar instrumen pembiayaan mikro, tetapi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

DPR, lanjutnya, akan mendorong penguatan regulasi, dukungan fiskal, serta pengawasan penyaluran kredit UMKM agar lebih efektif dan produktif.