Kelas Menengah Mulai Terjepit, DPR Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi Korban Kebijakan 2027

Nasib kelas menengah kembali menjadi sorotan menjelang penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027. Di tengah berbagai tekanan biaya hidup yang terus meningkat, DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kelompok ini sebagai pihak yang paling terbebani dalam upaya mengejar target penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran besar kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik.

Misbakhun menilai kondisi yang dihadapi keluarga kelas menengah saat ini semakin menantang. Di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, sementara di sisi lain masih dibebani berbagai kewajiban finansial.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun.

Menurut dia, pembahasan KEM-PPKF 2027 tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi semata. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menghadirkan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga: Purbaya Pasang Target Ambisius: Ekonomi Digenjot, Defisit dan Utang Tak Boleh Jebol

Ia menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki posisi yang sangat strategis dalam perputaran ekonomi nasional. Ketika kelompok ini masih percaya diri untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, hingga berinvestasi, maka aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat.

Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan langsung dirasakan sektor usaha dan pasar tenaga kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," jelasnya.

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan bahwa upaya mencapai target tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru memperberat kelompok masyarakat yang selama ini telah patuh menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurutnya, reformasi fiskal perlu difokuskan pada perluasan basis penerimaan negara serta peningkatan kualitas sistem perpajakan, bukan dengan menambah beban bagi kelas menengah.

Baca Juga: ​Prabowo Mengaku Terpukul: Ekonomi Tumbuh 35 Persen, tapi Kelas Menengah Turun dan Kemiskinan Naik

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," ujar dia.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembahasan kebijakan ekonomi 2027 tidak hanya menyangkut angka-angka makro semata. DPR menilai keberlangsungan daya beli dan kepercayaan kelas menengah akan menjadi faktor penentu apakah target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai atau justru tersendat di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.