Rp1,2 Triliun Disorot, BGN Bongkar Alasan Gandeng Peruri untuk Sistem MBG

Sorotan terhadap anggaran digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,2 triliun memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan potensi risiko pengelolaan dana.

Menanggapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai regulasi dengan pengawasan ketat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kerja sama dengan Perum Peruri merupakan langkah strategis untuk memastikan keamanan sistem dan data nasional.

“Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara,” ujar Dadan dikutip dari ANTARA.

Ia menekankan bahwa pemilihan mitra tidak dilakukan sembarangan, melainkan berbasis mandat hukum dan kebutuhan teknologi berstandar tinggi.

“Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan teknologi aman tingkat tinggi (high security),” katanya.

Dalam penjelasannya, Dadan mengungkapkan bahwa anggaran yang menjadi sorotan publik sebenarnya terbagi ke dalam dua komponen utama. Sekitar Rp550 miliar dialokasikan untuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), sementara Rp199 miliar digunakan untuk layanan perangkat Internet of Things (IoT).

BGN juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan program dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa status Peruri sebagai Government Technology Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menjadi dasar kuat penunjukan lembaga tersebut. Selain itu, rekam jejak Peruri sebagai penyedia sertifikasi elektronik dan sistem materai digital dinilai memperkuat kredibilitasnya dalam proyek ini.

Baca Juga: 60% Anak Tak Akses Gizi, MBG Datang dengan Anggaran Rp60 Triliun

Terkait isu teknis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), BGN menegaskan seluruh proses tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. BGN berkomitmen memastikan sistem SIPGN dan layanan IoT dapat segera beroperasi optimal guna mendukung distribusi gizi yang tepat sasaran.

Dengan sistem berbasis digital ini, pemerintah menargetkan pengawasan program MBG dapat dilakukan secara real-time dan lebih akurat.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran anggaran sekaligus menjawab kekhawatiran publik terhadap besarnya dana yang digelontorkan.