Ribuan Dapur MBG Tak Penuhi Standar, Pemerintah Setop Sementara 1.780 Unit

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar puluhan juta anak di Indonesia kini memasuki fase evaluasi ketat. Pemerintah mulai mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara ribuan unit layanan yang tidak memenuhi standar.

Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan dari total sekitar 26.800 unit. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan perbaikan kualitas program secara menyeluruh.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan penghentian dilakukan terhadap unit yang belum memenuhi persyaratan dasar. Fokus utama evaluasi berada pada aspek sanitasi dan pengolahan limbah.

“SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara,” ujar Dadan dikutip dari ANTARA.

Ia menambahkan bahwa unit yang belum memperoleh sertifikasi dalam waktu tertentu juga akan dikenai penghentian sementara.

Menurut Dadan, angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu singkat. Perbaikan yang dilakukan di lapangan memungkinkan unit yang memenuhi syarat kembali beroperasi.

“Jadi sangat dinamis, sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara,” katanya.

Ia menyebut jumlah tersebut bisa berubah dalam hitungan minggu seiring proses evaluasi berjalan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas program berskala nasional. MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta anak, sehingga standar layanan menjadi prioritas utama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai program ini memang menghadapi tantangan besar di tahap awal pelaksanaan. Namun, pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan implementasinya.

“Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kekurangan akan terus diperbaiki secara bertahap.

Zulkifli juga menegaskan bahwa penutupan sementara merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap pelanggaran standar. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan aman dan tepat sasaran.

Baca Juga: Rp1,2 Triliun Disorot, BGN Bongkar Alasan Gandeng Peruri untuk Sistem MBG

“Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Penutupan itu kan sudah paling keras,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan akan terus diperketat ke depan.

Pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, khususnya sekolah, jika menemukan layanan yang tidak sesuai. Respons cepat diharapkan dapat menjaga kualitas program tetap optimal.