Kejar Target Nasional 70%, BI Jabar Sebar Literasi Ekonomi Syariah Lewat Khutbah Jumat

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai inklusif terus diperkuat oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Salah satu strategi yang kini ditempuh adalah memperluas literasi ekonomi syariah hingga ke level akar rumput, termasuk melalui mimbar masjid dan lingkungan pesantren.

Kepala BI Jawa Barat, Muhammad Nuh, menegaskan bahwa arah kebijakan saat ini telah diselaraskan dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing.

“Dalam konteks ekonomi syariah, kita butuh literasi supaya lebih inklusif. Kita cari cara agar literasi ini bisa mencapai target nasional 70 persen. Saat ini posisi kita masih di angka 50 persen,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, terdapat potensi ekonomi besar yang belum tergarap optimal. Minimnya pembahasan ekonomi syariah di ruang publik, termasuk di lingkungan keagamaan, menjadi salah satu tantangan utama. Bahkan, pemahaman para khatib di masjid mengenai ekonomi syariah dinilai masih terbatas.

Melihat celah tersebut, BI Jawa Barat mengambil langkah strategis dengan menggelar program training of trainers (ToT) bagi para khatib. Program ini bertujuan membekali mereka dengan pemahaman ekonomi syariah yang komprehensif, sehingga dapat disampaikan secara efektif dalam khutbah Jumat.

Tak hanya itu, BI juga menyusun sebuah buku panduan khutbah bertema ekonomi syariah. Buku tersebut disusun oleh para pakar nasional dan telah melalui proses kurasi ketat untuk memastikan akurasi dan kualitas materi.

“Buku ini sudah disaring oleh para ahli ekonomi syariah nasional. Harapannya bisa menjadi referensi yang mudah dipahami dan aplikatif,” tambahnya.

Langkah ini dinilai strategis mengingat Jawa Barat memiliki basis masyarakat Muslim yang besar serta jaringan pesantren yang luas. Kondisi ini menjadi modal sosial kuat dalam mempercepat penyebaran literasi ekonomi syariah secara masif.

Lebih jauh, Muhammad Nuh menekankan bahwa ekonomi syariah tidak boleh dipersepsikan semata sebagai simbol identitas keagamaan. Sebaliknya, sistem ini harus dilihat sebagai alternatif ekonomi yang rasional, berkeadilan, dan memiliki daya saing tinggi di tengah dinamika global.

Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan New BI-Fast untuk Mudahkan Transfer Uang ke Luar Negeri

Melalui pendekatan edukasi yang lebih luas dan terstruktur, BI optimistis ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di Jawa Barat.

“Ekonomi syariah itu bukan hanya soal emosional Muslim atau non-Muslim, tapi sebuah sistem yang memang layak dipilih karena manfaatnya,” pungkasnya.