Wamen PPPA Ingatkan Risiko AI Tanpa Nilai Kemanusiaan

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), berisiko memperbesar kerentanan perempuan dan anak jika tidak diimbangi dengan nilai kemanusiaan.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan AI yang mengedepankan empati, hati nurani, dan perlindungan kuat bagi kelompok rentan di ruang digital.

“Dulu tantangannya adalah akses. Sekarang akses terbuka. Tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak tanpa kehilangan empati,” ujar Wamen PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Kamis (30/4).

Wamen PPPA menyampaikan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini tetap relevan untuk membuka akses pendidikan dan keberanian bermimpi. Namun, di era digital, nilai tersebut harus diperkuat dengan tanggung jawab. Ia mengatakan karena AI tidak memiliki empati, manusia harus tetap menjadikan hati nurani sebagai dasar bertindak.

Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui kebijakan, termasuk SAPA 129 sebagai kanal pengaduan kasus perempuan dan anak. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk memastikan keamanan anak di ruang digital. Selain itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026 sebagai bentuk pengakuan dan pelindungan hak pekerja, yang mayoritas merupakan perempuan.

“Kami ingin memastikan perempuan dan anak tidak hanya terlindungi, tetapi juga berdaya,” ujar Wamen PPPA. Ia menambahkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Selain penguatan perlindungan di ruang digital, Kemen PPPA juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program berbasis komunitas, termasuk pengembangan kebun pangan lokal untuk memperkuat ketahanan keluarga.

President Director Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir menyampaikan perkembangan AI berlangsung sangat cepat dan menuntut kesiapan semua pihak. Ia menambahkan Microsoft memiliki visi pemberdayaan melalui teknologi, termasuk mendorong inklusivitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Baca Juga: Kreativitas Bertemu Teknologi, TikTok Go Buka Akses Pasar Global

Baca Juga: Kolaborasi Ekraf–Meta, Buka Jalan Pegiat Kreatif ke Pasar Internasional

Saat ini, sekitar 50 persen jajaran pimpinan senior Microsoft Indonesia diisi oleh perempuan. “Perempuan perlu terus belajar, beradaptasi, dan berani mengambil peran agar tidak tertinggal di era AI,” ujar Dharma Simorangkir.

Pemerintah melalui Kemen PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, serta memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman, inklusif, dan berkeadilan.