Baru Tiga Bulan, APBN Sudah Tekor Rp240,1 Triliun

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 240,1 triliun hingga 31 Maret 2026 atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit itu 0,93% dari PDB, tapi jangan dikali empat, karna tiap kuartal akan beda, belanjanya juga beda. Sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3% sesuai desain APBN," kata Purbaya dalam konpers APBN KiTA, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target.

Secara rinci, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7% dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2%. 

Meski penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau setara 24,4% dari target APBN.

"Ini menjunjukan bea cukai sudah aktif dimana-mana untuk memastikan kebocoran penerimaaan kita berkurang, pajak juga sama, effornya semakin kuat ke depan," tambah Purbaya.

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN hingga akhir Maret 2026. Angka ini tumbuh 31,4% secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp204,8 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat melonjak 47,7%, sedangkan transfer ke daerah turun 1,1%.

Purbaya juga melaporkan keseimbangan primer pada kuartal I 2026 mengalami defisit Rp95,8 triliun atau kontraksi sebesar 537,7%. Sementara itu, pembiayaan anggaran tercatat senilai Rp257,4 triliun atau tumbuh 1,9%.