Pertumbuhan Ekonomi RI Perkasa, Rp55 Triliun Gaji ke‑13 ASN Disiapkan

Perekonomian Indonesia semakin menunjukkan keperkasaan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy) pada Triwulan I-2026, di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Capaian tersebut melampaui sebagian besar negara G20 seperti China dan Korea Selatan, serta berada di atas proyeksi berbagai lembaga internasional. Hal tersebut mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh.

Kinerja ekonomi Triwulan I-2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung dengan pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy), serta didorong oleh momentum Ramadan dan Idulfitri yang meningkatkan konsumsi serta mobilitas masyarakat. 

Capaian tersebut juga diperkuat oleh realisasi belanja negara yang mencapai Rp815 triliun atau 21,2% APBN, melalui akselerasi belanja Kementerian/Lembaga, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga Rp51 triliun per Maret 2026, serta berbagai stimulus Pemerintah seperti diskon tarif dan penyaluran THR ASN yang juga didukung sektor swasta.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2026, Selasa (5/05/2025).

”Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5±1%. Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka USD3,32 miliar dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara yoy, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara yoy juga,“ jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (6/5).

Selain itu, indikator sosial juga menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, tercermin dari penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, sehingga total penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,76% menjadi 4,68%. Perkembangan tersebut turut diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,25% pada September 2025 dan penurunan Rasio Gini menjadi 0,363, yang semakin memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang Triwulan I-2026, berbagai stimulus dan kebijakan Pemerintah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global. Hal tersebut diantaranya realisasi program diskon tarif transportasi Idulfitri 2026 yang mendorong peningkatan jumlah penumpang, dengan rincian pada angkutan kereta api ekonomi tumbuh 7,6% (yoy), angkutan laut 2,56% (yoy), dan angkutan penyeberangan meningkat 13,7% (yoy), didukung realisasi subsidi APBN sebesar Rp169 miliar.

Selanjutnya, penyaluran berbagai kredit program hingga Triwulan I-2026 juga menunjukkan kinerja yang progresif, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp96,18 triliun atau 34,41% dari target, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebesar Rp55,92 miliar atau 23,19%, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp82,93 miliar atau 15,09%, serta Kredit Program Perumahan mencapai Rp14,92 triliun atau 42,89% dari target, yang turut mendukung penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

”Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian target pertumbuhan sepanjang 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer gejolak ekonomi global diantaranya,“ jelas Menko Airlangga.

Salah satu kebijakan fiskal tersebut adalah melalui penyaluran gaji ke-13 ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 2026 dengan target sekitar Rp55 triliun. 

Selain itu, pemerintah juga mengakselerasi bantuan pangan periode April–Juni 2026 bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat, menjaga keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun, serta mendorong revitalisasi satuan pendidikan senilai Rp13,4 triliun.

Program prioritas lainnya mencakup implementasi 3 juta rumah melalui skema FLPP dengan alokasi Rp37,1 triliun, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp8,9 triliun, serta Kredit Program Perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun. Pemerintah juga menyiapkan implementasi mandatori B50 mulai 1 Juli dan akselerasi program energi baru terbarukan (EBT) guna meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja.

Baca Juga: Forum Bisnis Saint Petersburg, Indonesia Pacu Jejaring Industri Global

Baca Juga: Industri Baja Tertekan, Krakatau Osaka Steel Gulung Tikar Juni 2026

Untuk memastikan percepatan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M‑PPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, yang bertugas mengakselerasi program prioritas ekonomi, stimulus, dan paket kebijakan pemerintah.

Pada pertemuan perdana Satgas P3M-PPE telah disepakati sejumlah kebijakan strategis untuk mengurai berbagai hambatan pertumbuhan pada periode selanjutnya, antara lain penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0% melalui skema selektif, penurunan sementara bea masuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan, reformasi perizinan impor termasuk penyesuaian regulasi pertimbangan teknis (Pertek), peninjauan kembali penerapan SNI melalui penetapan SLA yang lebih terukur dan penerapan fiktif positif, standardisasi biaya konsultasi teknis untuk Perizinan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, serta kemudahan pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diintegrasikan ke dalam sistem OSS.