APLCNGI Beberkan 'PR' Besar Implementasi CNG di Sektor Rumah Tangga

Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk memasifkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) atau gas bumi di sektor rumah tangga masih terganjal sejumlah "pekerjaan rumah" (PR) yang berat. Masalah keamanan (safety) dan beratnya tabung gas menjadi kendala teknis utama di lapangan.

Ketua APLCNGI, Dian Kuncoro, memaparkan bahwa meskipun cadangan gas bumi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan minyak bumi, pemanfaatannya untuk rumah tangga saat ini masih sangat minim. Berdasarkan data Ditjen Migas, serapan gas bumi untuk rumah tangga baru mencapai 0,22% dari total 5.600 BBTUD.

"Ini adalah konsen kita bersama bahwa ternyata pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga masih sangat kecil. Perlu dimasifkan, namun ada banyak tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu," ujar Dian dalam paparanya di acara press conference di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Tantangan pertama dan paling krusial adalah aspek keamanan. Dian mengingatkan bahwa karakteristik CNG sangat berbeda dengan LPG. CNG disimpan dalam tabung dengan tekanan sangat tinggi, yakni mencapai 200 hingga 250 bar.

"Kita konsen terhadap safety karena ini tekanan tinggi. Bagaimana cara menangani (how to handle) tekanan di dalam tabung tersebut jika ingin digunakan secara luas oleh masyarakat awam di rumah tangga," tegasnya.

Selain keamanan, tantangan fisik juga menjadi hambatan. Dian menjelaskan bahwa tabung CNG tipe-1 yang berbahan besi memiliki bobot yang sangat berat. Untuk kapasitas yang setara dengan penggunaan ritel, berat tabung beserta isinya bisa mencapai 35 kilogram.

"Kenapa di prototipe kami ada troli rodanya? Karena memang berat sekali. Ini salah satu handicap-nya," kata Dian.

Meskipun ada teknologi tabung tipe-4 berbahan karbon yang lebih ringan (sekitar 16 kg), biaya produksinya masih menjadi tantangan tersendiri untuk bisa bersaing dengan harga pasar. Infrastruktur dan Margin Bisnis Tak hanya masalah teknis, sebaran infrastruktur yang belum merata juga menjadi kendala.

Saat ini, dari sekitar 80 stasiun CNG yang ada, mayoritas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk membangun jaringan klaster pipa ke rumah tangga, dibutuhkan modal (capex) yang besar, yakni berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per rumah tangga.

Baca Juga: Kementerian ESDM Jadikan Pulau Jawa sebagai Pilot Project Implementasi CNG

Baca Juga: Bahlil Sebut CNG 3 Kg Bakal Disubsidi, Harga Minimal Setara Elpiji

Kondisi ini diperparah dengan margin bisnis yang sangat tipis akibat harga jual yang diregulasi ketat oleh pemerintah melalui BPH Migas.

"Kalau curhat sama teman-teman PGN, harganya masih kemurahan. Sekarang margin pun tidak ada, malah nombok," imbuhnya.

Butuh Kepastian Kebijakan

Terakhir, APLCNGI meminta pemerintah untuk konsisten dalam menetapkan kebijakan energi nasional. Pelaku usaha membutuhkan kepastian alokasi gas di hulu dan regulasi yang stabil agar berani melakukan investasi jangka panjang.

"Pengusaha ini terkadang merasa kebijakan pemerintah suka berubah-ubah. Kami butuh konsistensi dari kebijakan pemerintah agar kami punya kepastian untuk berinvestasi," pungkas Dian.

Meski penuh tantangan, APLCNGI menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah mencari solusi teknis agar gas bumi bisa menjadi alternatif utama pengganti bahan bakar impor dan mengurangi beban subsidi LPG nasional.