ASPELUSI: Insentif Pajak Daerah dan Relaksasi Ganjil Genap Kunci Tarik Investasi SPKLU Swasta

Ketua Umum ASPELUSI sekaligus Managing Director PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, Anthony Utomo, menilai dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik menjadi faktor penting dalam mendorong investasi infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (SPKLU) oleh sektor swasta.

Menurut Anthony, kebijakan seperti pembebasan pajak daerah dan relaksasi aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik memberikan sinyal positif bagi pasar. Insentif tersebut dinilai tidak hanya mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepastian usaha bagi pelaku industri yang ingin berinvestasi pada infrastruktur pendukung mobilitas listrik.

“Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat,” ujar Anthony Utomo.

Ia menjelaskan, tantangan utama dalam investasi SPKLU selama ini tidak hanya terletak pada kebutuhan modal awal dan kesiapan teknologi, tetapi juga pada kepastian utilisasi serta pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Dengan adanya insentif bagi pengguna kendaraan listrik, daya tarik kepemilikan EV dinilai meningkat, terutama di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi.

ASPELUSI menilai momentum tersebut perlu direspons dengan percepatan pembangunan jaringan charging station oleh sektor swasta secara lebih luas dan terdistribusi.

“Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional. Swasta harus mulai melihat SPKLU sebagai infrastruktur masa depan, sama pentingnya dengan SPBU pada era kendaraan konvensional,” katanya.

Anthony menambahkan, kebutuhan investasi infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PLN, operator pengisian daya, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan armada dinilai akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Ia juga melihat tren elektrifikasi mulai meluas, tidak hanya pada kendaraan pribadi, tetapi juga merambah sektor komersial dan logistik, seperti layanan ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, hingga truk listrik.

“Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi,” ujarnya.

Baca Juga: Jaringan Pengisian Daya EV Asia Makin Pesat: China Cetak Rekor, Indonesia Kebut Ekspansi SPKLU

ASPELUSI berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus diperkuat melalui kebijakan lain yang mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik, seperti kemudahan perizinan lokasi SPKLU, integrasi dengan kawasan publik dan transit, serta insentif terhadap penggunaan energi bersih.

Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri SPKLU swasta di Indonesia, ASPELUSI menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong percepatan elektrifikasi transportasi nasional dan penguatan ketahanan energi menuju sistem mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan.