Wamenkomdigi: Etika Penting dalam Pengembangan AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa tantangan utama dalam tata kelola artificial intelligence (AI) saat ini telah bergeser. Fokus utama bukan lagi hanya pada percepatan teknologi, melainkan bagaimana mentransformasikan nilai dan etika menjadi regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nezar menyatakan bahwa etika secara mandiri tidak memiliki kekuatan interaktif atau daya paksa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etis perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum yang memuat sanksi dan hukuman yang jelas bagi para pelanggar.

Baca Juga: Investor China Surati Presiden Prabowo, Soroti Iklim Usaha di Indonesia

“Tantangan dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi, karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar Patria saat menerima audiensi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026).

Ia mengatakan tidak semua perusahaan teknologi selama ini menempatkan etika sebagai faktor penting dalam mitigasi risiko. Namun, ia melihat adanya tren positif di mana industri mulai menyadari pentingnya aspek kemanusiaan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan teknologi yang mulai merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk berbasis AI mereka yang berkaitan langsung dengan manusia.

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” katanya.

Nezar menilai aspek etika menjadi semakin penting dalam pengembangan AI karena teknologi tersebut berpotensi menimbulkan konflik nilai, norma, dan visi antarnegara maupun masyarakat.

“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” jelasnya.

Nezar mencontohkan sebagian besar model generative AI berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan oleh negara-negara Barat, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan nilai dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kemenangan SMAN 1 Sambas Dianulir, Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Kalbar Diulang

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” tutur Nezar.