Gerindra soal Viralnya 'Pesta Babi', 'Itu Film Propaganda yang Halus'

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Aziz Subekti, menilai film "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" yang saat ini ramai dibicarakan sebab viral karena banyak penolakan di kampus dan daerah-daerah lain oleh TNI, ini sebagai film dari upaya melemahkan bangsa melalui persepsi dan narasi.

Menurut Aziz, di era sekarang, sebuah bangsa tidak harus dihancurkan terlebih dahulu dengan peluru. Bangsa tersebut bisa dilemahkan melalui gambar, emosi, dan narasi yang perlahan mengubah cara masyarakat memandang negaranya sendiri.

"Di zaman ini, sebuah bangsa tidak selalu dihancurkan terlebih dahulu dengan peluru. Kadang ia dilemahkan lebih dulu melalui persepsi. Melalui gambar. Melalui emosi. Melalui narasi yang perlahan mengubah cara masyarakat melihat negaranya sendiri," ujar Aziz.

Ia menambahkan bahwa film, media sosial, dan ruang digital kini bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi medan perebutan kesadaran.

Baca Juga: Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar Heran Anak Makassar Takut Nonton Film 'Pesta Babi'

Aziz menjelaskan, propaganda di dunia modern tidak lagi berbentuk slogan kasar atau orasi penuh kebencian seperti dulu.

Propaganda kini hadir lebih halus, melalui dokumenter yang tampak humanis, potongan-potongan penderitaan yang emosional, serta narasi yang menyentuh rasa ketidakadilan, sehingga secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu.

"Kita harus jujur mengatakan: kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik," tambahnya.

"Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik. Sebab kritik yang kehilangan keberimbangan dapat berubah menjadi penggiringan persepsi. Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," tegasnya.

Menurut Aziz, film tersebut tidak berposisi sebagai laporan jurnalistik netral, melainkan sebagai karya yang secara jelas memilih sudut pandang moral-politiknya. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak kreatif para pembuat film.

“Film ini lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu. Ia tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral... Itu hak kreatif pembuat film,” ujarnya.

Namun, Aziz menekankan pentingnya masyarakat menyikapi film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi. Ia menilai film tersebut membangun narasi emosional yang kuat tentang Papua Selatan, dengan menonjolkan hilangnya hutan, perubahan tanah adat, masyarakat yang tersingkir, serta pembangunan yang digambarkan sebagai ancaman utama.

“Masalahnya bukan pada munculnya luka sosial itu. Sebagian keresahan tersebut memang nyata hidup di tengah masyarakat Papua. Masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana: negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban,” katanya.

Aziz menambahkan bahwa realitas Papua jauh lebih kompleks. Di wilayah tersebut terdapat masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan, tetapi juga banyak warga asli Papua yang berharap kemajuan melalui pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi anak-anak mereka.

Ia juga mengakui adanya kegelisahan ekologis yang nyata, namun menekankan masalah sosial lain yang tak kalah penting, seperti kemiskinan, keterisolasian, angka kematian bayi yang tinggi, serta rendahnya akses pendidikan dan pelayanan dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SUPAS 2025, Papua Selatan berpenduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan 19,26 persen. Angka kematian bayi mencapai 34,49 per 1.000 kelahiran hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah juga sangat timpang, dengan Merauke di angka 75,11 sementara Asmat sekitar 58,55.

“Angka-angka itu bukan propaganda negara. Ia adalah realitas manusia. Karena itu, Papua memang membutuhkan pembangunan yang serius,” tegas Aziz.