Beda Gerindra Merespons Kritik Kader PDIP dan Kritik Dino Patti Djalal

Momen keakraban Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai peringatan Hari Lahir Pancasila masih menjadi sorotan di panggung politik nasional. Di tengah posisi PDIP yang belum bergabung dalam koalisi pemerintahan, Partai Gerindra justru memberikan apresiasi kepada Megawati atas sikap yang dinilai menunjukkan kenegarawanan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Megawati mampu memisahkan perbedaan politik dari penghormatan terhadap institusi negara. Menurutnya, sebagai mantan presiden, Megawati tetap menunjukkan penghormatan kepada Prabowo sebagai kepala negara yang sedang menjabat.

“Sebagai Presiden yang pernah menjabat ya, beliau (Megawati) menghormati Pak Prabowo sebagai Presiden yang saat ini menjabat,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6).

Pernyataan itu muncul setelah Megawati dan Prabowo terlihat berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan usai mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Bagi Gerindra, pemandangan tersebut menjadi simbol bahwa perbedaan pilihan politik tidak harus berujung pada permusuhan.

Habiburokhman menegaskan bahwa kritik yang selama ini disampaikan sejumlah kader PDIP kepada pemerintahan merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, di tingkat kepemimpinan nasional, Megawati tetap menunjukkan sikap saling menghormati demi menjaga persatuan bangsa.

“Ini contoh yang elegan dari Bu Mega, kita sangat hormat, ya kita sangat respek contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega ini,” ujarnya.

Namun, pujian kepada Megawati dibarengi kritik keras terhadap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Habiburokhman menilai mantan pejabat negara seharusnya memberi kesempatan kepada pemerintah yang sedang bekerja dan tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik.

“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi, seperti Dino Patti Djalal,” kata Habiburokhman.

Meski demikian, ia menilai kritik yang disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut tidak konstruktif. Menurutnya, terdapat kecenderungan serangan politik dalam kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo.

“Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo,” sambungnya.

Habiburokhman juga menekankan bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini menuntut kepala negara untuk aktif melakukan diplomasi langsung demi memperkuat posisi strategis Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, ia mengingatkan adanya etika yang perlu dijaga oleh para mantan pejabat negara ketika memberikan penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

“Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat. Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya,” jelasnya.

Sikap Gerindra tersebut sekaligus menunjukkan kontras antara apresiasi terhadap Megawati dan penilaian terhadap Dino Patti Djalal. Jika Megawati dipuji karena tetap menjaga hubungan baik dengan Prabowo meski berada di luar pemerintahan, kritik Dino dianggap tidak mencerminkan pendekatan yang sama.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal melalui sebuah video di media sosial menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menyebut bahwa berdasarkan perhitungannya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden.

Baca Juga: Prabowo dan Megawati Pamer Kedekatan, Gibran Masih 'Dingin'

“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” kata Dino.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kunjungan luar negeri, mulai dari rombongan pendahulu, transportasi, logistik, pengamanan hingga uang harian delegasi.

“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.