Pekerja Migran Banyak yang Kabur, Pemerintah Korsel Blaclist Empat Provinsi dari Negara ini

Pemerintah Korea Selatan resmi memasukkan empat provinsi di timur laut Thailand ke dalam daftar hitam (blacklist).

Kebijakan ini menangguhkan penerimaan pekerja musiman di sektor pertanian dan perikanan sepanjang tahun 2026, menyusul adanya sejumlah pekerja yang dilaporkan kabur dari majikan mereka.

Dikutip dari Bangkok Post, Kementerian Tenaga Kerja Thailand pada hari Selasa mengonfirmasi laporan tersebut, yang sebelumnya sempat viral di media sosial dan ditelusuri oleh pusat anti-hoaks (Anti-Fake News Center) Thailand.

Departemen Ketenagakerjaan Thailand menjelaskan bahwa para pekerja yang melarikan diri tersebut sebelumnya direkrut melalui skema nota kesepahaman (MoU) untuk pekerjaan musiman di bawah skema visa E-8.

Para pekerja yang melanggar aturan ini diketahui berasal dari empat provinsi, yakni Udon Thani, Khon Kaen, Chaiyaphum, dan Maha Sarakham.

Sebagai imbasnya, otoritas Korea Selatan menjatuhkan sanksi berupa penangguhan pengiriman pekerja musiman dari keempat provinsi tersebut, yang berlaku efektif mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Menteri Tenaga Kerja Thailand, Julapun Amornvivat, tetap memberikan dukungan moral bagi calon pekerja migran.

Julapun menekankan bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat penting karena tidak hanya menyumbang devisa bagi negara, tetapi juga memberikan peluang peningkatan keterampilan.

Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai modal sumber daya manusia yang berharga untuk pembangunan nasional.

Menurutnya, bekerja di luar negeri membuka kesempatan bagi pekerja Thailand untuk mempelajari teknologi, budaya, dan cara hidup baru. Pengetahuan ini diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan karir atau bahkan merintis usaha bisnis yang stabil sekembalinya mereka ke tanah air.