Rp4 Triliun dari Prabowo, Menhub Ungkap Kebutuhan Riil Cuma Rp800 Miliar

Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa kebutuhan riil untuk peningkatan keselamatan perkeretaapian di Indonesia hanya sekitar Rp800 miliar. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran Rp4 triliun yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Menhub usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan bahwa hasil perhitungan teknis Kementerian Perhubungan menunjukkan kebutuhan lapangan tidak sebesar anggaran yang telah dialokasikan.

Menurut Dudy, dana Rp4 triliun tersebut tetap memiliki tujuan yang jelas dalam program keselamatan transportasi nasional. Namun secara spesifik untuk penanganan perlintasan sebidang, kebutuhan riil hanya berada pada kisaran Rp800 miliar.

“Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang,” kata Menhub.

Perbedaan angka tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan adanya selisih cukup besar antara kebutuhan teknis dan alokasi anggaran pemerintah. Meski demikian, Kemenhub menegaskan bahwa kelebihan anggaran tetap akan dimanfaatkan untuk program lain yang berkaitan dengan keselamatan.

Sisa dana dari anggaran tersebut rencananya akan dialihkan untuk pembangunan flyover dan underpass di berbagai titik rawan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur keselamatan di jalur perlintasan kereta dan jalan raya.

Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang membutuhkan peningkatan keselamatan di seluruh Indonesia. Titik-titik tersebut dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan antara kereta api dan kendaraan bermotor.

Dari jumlah tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Lokasi itu dinilai terlalu berbahaya, termasuk yang memiliki lebar jalan sangat terbatas.

Menhub menyebut penanganan perlintasan sebidang menjadi fokus utama dalam peningkatan keselamatan transportasi nasional. Pemerintah ingin memastikan risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan melalui intervensi infrastruktur.

Selain penutupan titik rawan, pemerintah juga akan memperkuat fasilitas keselamatan di 1.638 lokasi prioritas lainnya. Peningkatan tersebut mencakup pembangunan pos jaga, penempatan petugas, serta fasilitas pendukung keselamatan.

Komponen anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp842,48 miliar berdasarkan perhitungan Kemenhub. Dana itu mencakup kebutuhan petugas, pembangunan pos, hingga fasilitas mekanikal dan elektrikal.

Baca Juga: Alasan Sopir Taksi Green SM Tak Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Kecelakaan KRL Bekasi

Menhub menegaskan bahwa seluruh program tersebut telah melalui proses koordinasi lintas lembaga. Di antaranya PT KAI, KNKT, serta sejumlah instansi terkait dalam sektor transportasi nasional.

Pemerintah juga telah melakukan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026 sebagai langkah percepatan program. Dalam agenda tersebut, disepakati penutupan 172 titik perlintasan berisiko tinggi.

Ke depan, pemerintah berharap program ini dapat menurunkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang secara signifikan. Selain itu, kualitas keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan juga diharapkan meningkat secara menyeluruh.