Pejabat Kementerian PU Berulah, Proyek Sekolah Rakyat Setengah Mangkrak

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyayangkan tindakan tidak terpuji oknum pejabat di kementeriannya dalam proyek Sekolah Rakyat. Perbuatan tersebut membuat proyek prioritas pemerintah ini menjadi setengah mangkrak.

Progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai kisaran 58-59%. Padahal, infrastruktur pendidikan ini ditargetkan siap pakai pada tahun ajaran baru Juli 2026 mendatang.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat sehingga proyek ini, boleh saya billing, setengah mangkrak," ujar Dody Hanggodo saat *media briefing* di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Menteri PU terpaksa mencopot sejumlah pejabat struktural yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Langkah tegas diambil karena peringatan yang ia sampaikan sejak awal tahun tidak pernah dihiraukan.

"Sedih, tapi bagaimana lagi. Ini adalah kementerian yang dipercayakan Presiden kepada saya. Tapi saya yakin sekali, dari 38.600 ASN yang ada di Kementerian PU, masih sangat banyak yang mau bekerja dengan baik dan benar," katanya.

Sejumlah wilayah seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes tercatat memiliki progres pembangunan terendah. Meski demikian, Dody optimistis 88 Sekolah Rakyat dapat rampung pada Juni 2026 sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menyajikan fakta dan data berdasarkan apa yang terjadi. Dan saya, sekali lagi, saya Menteri Pekerjaan Umum tidak akan berusaha menutup-nutupi apa pun itu. Itulah sebabnya juga kenapa pada saat kemarin ada penggeledahan, saya mengizinkan ruangan saya digeledah," ungkapnya.

Baca Juga: Polemik Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Akui SDM Kemensos Belum Mumpuni Urus Pengadaan

Kementerian PU menjamin program prioritas lain seperti pengelolaan sumber daya air tetap berjalan maksimal. Proyek tersebut sangat krusial untuk menyokong target swasembada pangan nasional pada tahun 2026.

"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost, tetap dengan memperhatikan keefektivitasan dan keefisiensiannya. Harapannya semua infrastruktur yang kita kerjakan bisa dikerjakan semakin efektif, semakin efisien, sehingga dengan biaya produksi seminim-minimnya, tapi domino effect kepada masyarakat itu menjadi super maksimal," tutupnya.