Setelah Ramai Dugaan Mark-Up, Kemensos Akui Kritik Netizen Jadi Evaluasi

Kementerian Sosial mulai mengakui besarnya pengaruh kritik publik dan media sosial terhadap polemik pengadaan barang di program Sekolah Rakyat. Sorotan netizen terkait pengadaan sepatu hingga dugaan mark-up kini disebut menjadi bahan evaluasi langsung bagi Kemensos.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya menerima seluruh kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja kementerian. Ia menyebut kritik yang ramai di media sosial justru menjadi pengingat agar program strategis pemerintah berjalan lebih transparan.

“Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial, yang telah mengkritisi dan memberikan saran kepada Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf usai berkonsultasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026)

Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memegang tanggung jawab besar menjalankan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menegaskan program tersebut tidak boleh tercoreng praktik korupsi maupun tindakan yang merugikan masyarakat.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program di Kementerian Sosial, khususnya program strategis Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak dikotori praktik-praktik korupsi dan tindakan yang tidak terpuji,” katanya.

Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah polemik harga sepatu siswa yang viral di media sosial. Di tengah tekanan publik tersebut, Kemensos akhirnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Konsultasi itu disebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pengadaan tahun 2025 sekaligus persiapan pengadaan tahun 2026. Menurut Gus Ipul, pihaknya sengaja meminta masukan dari KPK agar proses pengadaan ke depan berjalan lebih baik dan minim celah penyimpangan.

Ia juga memastikan seluruh data serta proses pengadaan Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Ini kesempatan yang baik bagi kami untuk mendapatkan masukan karena kami sedang bersiap untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting,” ujarnya.

Baca Juga: Kemensos Buka Investigasi Internal Usai Polemik Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Viral

Sebelumnya, Kemensos sempat menjadi sorotan setelah pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat ramai diperbincangkan di media sosial.

Publik mempertanyakan besaran anggaran pengadaan dan meminta pemerintah membuka proses tersebut secara transparan. Pertemuan antara Kemensos dan KPK yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei akhirnya terlaksana pada 8 Mei 2026.

Langkah itu kini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai serius merespons tekanan publik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.