Polemik Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Akui SDM Kemensos Belum Mumpuni Urus Pengadaan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Sosial (Kemensos) belum memadai untuk menangani pengadaan barang dan jasa dengan nilai anggaran yang terus meningkat, khususnya terkait Program Sekolah Rakyat.

Pengakuan itu disampaikan usai dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran Kemensos mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/5/2026).  

Kedatangan Kemensos ke KPK dilakukan di tengah polemik pengadaan barang dan jasa Program Sekolah Rakyat, termasuk sorotan publik terhadap anggaran pengadaan sepatu siswa yang sempat ramai di media sosial.

“Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” ujar Gus Ipul di Kantor KPK, Jakarta.  

Ia mengatakan, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos masih berada di peringkat ke-167 dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa dari lebih 600 instansi pemerintah.

Menurut Gus Ipul, kondisi tersebut menjadi alasan Kemensos berkonsultasi langsung dengan KPK untuk meminta masukan terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk kemungkinan penggunaan agen pengadaan dari instansi lain.

“Kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang,” katanya.  

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin program strategis Presiden Prabowo, khususnya Sekolah Rakyat, tercoreng praktik korupsi.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya program strategis Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Ipul.  

Dalam pertemuan tersebut, KPK disebut memberikan sejumlah catatan terkait potensi risiko penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemensos juga meminta KPK melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses yang berjalan.

Polemik sebelumnya mencuat setelah anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat disebut mencapai Rp27 miliar. Gus Ipul menegaskan angka tersebut masih berupa perencanaan awal, bukan realisasi pengadaan.

Ia menjelaskan mekanisme pengadaan dimulai dari penentuan pagu anggaran, kemudian penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga proses lelang terbuka yang menurutnya umumnya menghasilkan harga lebih rendah dibandingkan pagu awal.

“Biasanya harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri,” katanya.  

Baca Juga: Kemensos Buka Investigasi Internal Usai Polemik Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Viral

Baca Juga: Polemik Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos Minta Masukan KPK

Baca Juga: Heboh Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Netizen Nemu Harga Asli Rp180 Ribu! Gus Ipul Klarifikasi

Dalam dokumen pengadaan, harga perencanaan sepatu siswa dan guru Sekolah Rakyat sempat tercatat mencapai Rp700 ribu per pasang untuk sejumlah kategori. Namun Kemensos menyebut harga realisasi berada di bawah angka tersebut, seperti sepatu PDL siswa Rp640 ribu, sepatu olahraga Rp447 ribu, dan sepatu harian SD Rp250 ribu.

Gus Ipul juga meluruskan soal foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang viral di media sosial. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kemensos.

“Sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Itu bukan bagian dari pengadaan di Kementerian Sosial,” ujarnya.