APBN Jadi Senjata Pemerintah Hadapi Tekanan Global, Ekonomi RI Diklaim Aman

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh dari ancaman krisis seperti yang pernah terjadi pada 1997 hingga 1998. Pemerintah memastikan indikator fiskal, sistem keuangan, hingga neraca pembayaran nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Pernyataan itu disampaikan Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap tekanan ekonomi global. Ia menilai tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Indonesia sedang menuju krisis besar seperti masa reformasi.

Juda menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi biasanya dipicu oleh tiga faktor utama. Faktor tersebut meliputi krisis fiskal, tekanan neraca pembayaran, dan keruntuhan sistem keuangan akibat gelembung aset maupun kredit bermasalah.

Menurut Juda, tanda-tanda krisis fiskal tidak terlihat dalam kondisi Indonesia saat ini. Defisit APBN masih dijaga di bawah tiga persen dan pemerintah tetap mendapatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.

Hal tersebut tercermin dari imbal hasil surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. Yield obligasi pemerintah juga disebut tidak mengalami lonjakan signifikan seperti yang biasa terjadi menjelang krisis keuangan.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan kondisi tersebut menunjukkan APBN masih sehat dan kredibel di mata pasar.

Selain fiskal, Juda juga membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1997-1998 yang dipicu besarnya utang luar negeri sektor swasta. Saat itu banyak perusahaan kolaps setelah rupiah melemah dan arus modal asing berhenti mendadak.

Namun, menurut dia, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif seimbang dan sehat. Tekanan eksternal dinilai belum menunjukkan gejala berbahaya seperti yang terjadi menjelang krisis Asia dua dekade lalu.

“Kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced,” ujar Juda.

Ia menilai ancaman krisis dari sisi eksternal juga belum terlihat dalam data ekonomi terkini.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan sistem keuangan nasional masih stabil. Juda menyebut tidak ada indikasi ekspansi kredit berlebihan maupun gelembung aset yang dapat memicu keruntuhan sektor perbankan seperti krisis global 2008 di Amerika Serikat.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda. 

Baca Juga: Inflasi AS Kembali Naik, Harga Bahan Makanan dan Bensin Makin Memberatkan Warga

Selain membantah isu krisis, Juda juga menegaskan APBN saat ini berfungsi sebagai tameng sekaligus mesin penggerak ekonomi nasional. Pemerintah menggunakan belanja negara untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Ia menjelaskan APBN berfungsi sebagai shock absorber ketika ekonomi mengalami tekanan. Fungsi tersebut dilakukan dengan menjaga stabilitas harga energi dan pangan agar daya beli masyarakat tetap kuat.

Di saat yang sama, APBN juga dijadikan engine of growth melalui percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun. Strategi itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk pada kuartal akhir seperti pola sebelumnya.

Data pemerintah menunjukkan pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen dan belanja negara melonjak 34,3 persen.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, Juda memastikan defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibanding posisi Maret 2025 yang mencapai 0,92 persen.

Juda menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang tetap rendah, dan defisit yang terkendali menjadi bukti fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pemerintah pun optimistis APBN tetap mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.