OJK Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Ekspor, UMKM, dan Ketahanan Pangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui perluasan ekspor, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan akses pembiayaan UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam memperluas pembiayaan bagi UMKM, petani, hingga pelaku ekspor daerah.

“Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan sektor produktif dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Dicky dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (25/5/2026). 

Menurutnya, OJK juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat guna mendorong pemanfaatan pembiayaan formal sekaligus mencegah praktik keuangan ilegal.

Di sisi perdagangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menjalankan tiga strategi utama, yakni pengamanan pasar domestik, perluasan ekspor, dan program “lokal untuk global” agar produk UMKM dan daerah dapat menembus pasar internasional.

“Kita ingin pasar kita yang besar ini diisi oleh produk lokal. Caranya adalah kita harus mempunyai daya saing,” kata Budi.

Kemendag juga mendorong program UMKM Bisa Ekspor dan Desa Bisa Ekspor untuk memperluas basis eksportir nasional.

Baca Juga: OJK dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah dan UMKM

Baca Juga: Gelar KNPED 2026, OJK Percepat Pertumbuan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Lintas Sektor

“Yang ekspor kita itu tidak hanya dari kota saja, tapi juga dari desa. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Ad Interim Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah fokus menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, hingga penguatan cadangan pangan nasional.

Menurutnya, cadangan beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton dan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras konsumsi umum sepanjang 2025.

“Kita tidak lagi impor beras konsumsi yang mayoritas yaitu beras medium,” kata Sudaryono.

Ia menilai peningkatan produksi pertanian akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi desa.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah membangun sistem layanan terintegrasi “Sapa UMKM” guna mengintegrasikan pembiayaan, legalitas usaha, pelatihan, hingga akses pasar UMKM.

“Kita harus mulai bisa memberikan pelayanan satu pintu kepada mereka,” ujar Maman.

Baca Juga: OJK Dorong Pasar Modal dan Ekonomi Hijau Biayai Kebutuhan Dana Rp8.600 Triliun RI

Baca Juga: OJK Cermati Risiko Pasca Pembentukan DSI

Menurutnya, penyaluran kredit UMKM nasional telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun pada 2025, namun distribusinya masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran dan mendukung sektor produktif daerah.

“Kita sudah harus mulai memetakan distribusi alokasi kredit perbankan untuk sektor UMKM ini sudah ke sektor mana saja,” katanya.