Dukung Perbaikan Tata Kelola Ekspor Lewat PT DSI, Petani Sawit Minta Pemerintah Jaga Kepastian Harga TBS

Upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional dan menutup kebocoran devisa mendapat dukungan. Namun, Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi jutaan petani yang menjadi bagian penting industri sawit nasional.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara serta langkah pemerintah memberantas praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara, seperti dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus dalam keterangannya.

Menurutnya, kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang berada di sektor paling hulu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk memperbaiki tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Pemerintah membentuk DSI untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor guna menutup potensi kerugian negara yang diduga muncul akibat praktik under invoicing maupun transfer pricing.

Meski mendukung tujuan tersebut, Mansuetus menilai industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga pembeli internasional.

“Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya turun secara akumulatif sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman pembentukan DSI. Sebelumnya, harga TBS petani swadaya berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram.

Menurut Mansuetus, penurunan tersebut memberikan tekanan besar terhadap pendapatan petani. Ia juga mengkhawatirkan dampak yang lebih luas apabila ketidakpastian kebijakan berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang.

“Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022,” katanya.

Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan tingginya sensitivitas industri sawit terhadap ketidakpastian di sektor hilir. Saat pelaku usaha menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.

Mansuetus mengingatkan bahwa dari total 17,6 juta hektare kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektare atau hampir 40 persen merupakan milik petani swadaya. Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada kontribusi petani rakyat sebagai pemasok bahan baku utama.

“Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rantai bisnis sawit dipengaruhi banyak faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang hingga dinamika harga global. Di sejumlah daerah yang belum memiliki fasilitas refinery, misalnya, CPO harus dikirim ke wilayah lain sebelum pembayaran diterima, sehingga kebutuhan modal kerja menjadi sangat besar.

Menurutnya, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat penting karena hasil penjualan TBS digunakan petani untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, serta kebutuhan operasional kebun.

Terkait keberadaan DSI, Mansuetus meminta pemerintah memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan.

Baca Juga: Bukan Monopoli, PT DSI Diharapkan Fokus jadi Pengawas Lewat Platform Digital Perdagangan Sawit

“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri,” katanya.

Ia menambahkan, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak memicu gejolak yang merugikan petani.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.