Berkaca Pada Kasus Dadan MBG 'Nyerong Duit Rakyat', Pejabat Diingatkan: 'Jangan Sok Akrab dengan Presiden Prabowo'

Komitmen Presiden Prabowo Subianto, dalam memberantas tindak pidana korupsi kini tengah menjadi sorotan dan pembicaraan hangat di ruang publik usai penetapan tersangka Dadan Hindayana yang berakhir posisinya sebagai Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) dicopot.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai komitmen serius Prabowo itu terlihat jelas dalam acara Building Indonesia Future Generation di Sentul, Bogor kemarin.

Adi menilai Prabowo secara terbuka memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menindak tegas tanpa kompromi para pelaku korupsi.

"Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh para koruptor. Ia juga mewanti-wanti agar uang negara tidak lagi diselewengkan demi kepentingan kelompok tertentu," kata Adi.

Ditambah, lanjut Adi, Prabowo berkomitmen untuk memfasilitasi segala kebutuhan penegak hukum, mulai dari penambahan personel hingga penguatan institusi kejaksaan dan KPK.

Adi menilai komitmen pemberantasan korupsi yang diperlihatkan pemerintah saat ini berada di jalur yang benar.

Berdasarkan hasil survei, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu pemicu utama tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

"Top of mind di masyarakat, salah satu indikasi kepuasan terkait pemerintahan Pak Prabowo, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah soal pemberantasan korupsi yang menunjukkan tren cukup positif," ujar Adi Prayitno.

Menurut Adi, kosa kata mengenai "kebocoran uang negara" dan "pemberantasan korupsi" merupakan komitmen konsisten yang konsisten digaungkan Prabowo sejak menjadi kontestan Pilpres 2014 dan 2019.

Oleh karena itu, wajar jika setelah terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024, sektor ini langsung menjadi program prioritas yang digenjot secara maksimal.

Lebih lanjut, Adi Prayitno menekankan bahwa pengungkapan sejumlah kasus besar belakangan ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jangan pernah main-main dengan duit rakyat dan duit negara. Jangan pernah berpikir kalau menjadi pejabat publik itu untuk 'nyerong-nyerong' duit rakyat," kata Adi memberi peringatan.

Adi kemudian mencontohkan ketegasan pemerintah baru-baru ini yang tidak segan mencopot sekaligus memproses hukum sejumlah petinggi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mulai dari ketua hingga dua wakil ketuanya. Hal ini membuktikan bahwa presiden tidak tebang pilih atau berkompromi dengan siapapun yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

"Jangan sok akrab dengan Prabowo itu peringatan bagi pejabat publik, kalau menyelewengkan anggaran tinggal menunggu waktu pasti akan dieksekusi," jelasnya.