'Fokus Efisiensi Anggaran,' Pemerintah Indonesia Akan Tata Kembali Dapur hingga Kualitas MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengubah arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya ekspansi jumlah penerima manfaat menjadi fokus utama, kini pemerintah lebih menitikberatkan pada kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan program.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan perubahan strategi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi besar program MBG pada 2026.

Baca Juga: 'Masuk Level Sangat Berbahaya,' Amerika Serikat Jadi Target Spionase Israel di Tengah Perang Iran

Menurut Nanik, pemerintah tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah penerima manfaat semata, melainkan memastikan layanan gizi yang diberikan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.

"Kami juga sudah sampaikan ke Presiden. Di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas," kata Nanik di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Sebagai bagian dari kebijakan baru tersebut, BGN menerapkan moratorium sementara untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur MBG di berbagai daerah.

Evaluasi dilakukan guna memastikan kapasitas dapur yang beroperasi sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran maupun sumber daya.

"Kami akan menata kembali apakah dapur yang sudah beroperasi saat ini memang diperlukan sesuai kebutuhan atau justru berlebih. Dengan begitu, layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Nanik menjelaskan, seluruh dapur MBG nantinya akan menjalani proses penilaian atau grading berdasarkan kapasitas dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku.

Dapur dengan kapasitas besar tidak otomatis dianggap lebih baik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Nanti akan kita grading, apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan," katanya.

Selain mengevaluasi dapur, BGN juga akan melakukan penataan ulang data penerima manfaat untuk memastikan bantuan gizi hanya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun Nanik memastikan penghematan tidak akan mengurangi kualitas maupun standar gizi yang diterima masyarakat.

"Kami fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, namun tanpa mengubah target pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: 'Kondisi Fiskal Terbatas,' Prabowo Dapat Lampu Hijau agar Tak Semua Anak Indonesia Jadi Penerima MBG

Dengan perubahan strategi ini, BGN berharap program MBG dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat dibanding sekadar mengejar angka penerima manfaat yang besar.