'Ciri Birokrasi Feodal,' Terbongkar Ombudsman Tak Berani Awasi MBG karena Program Andalannya Prabowo

Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menyoroti budaya birokrasi yang dinilai membuat lembaga pengawas enggan mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena statusnya sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie menyebut fenomena tersebut sebagai cerminan birokrasi feodal yang masih mengakar di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, semangat besar pemerintah dalam menjalankan program nasional tidak boleh membuat aparat pengawas kehilangan independensinya.

Baca Juga: 'Dari Situ Saja Sudah Salah,' Roy Suryo 'Senyumin' Janji Jokowi Bawa Ijazah SD hingga S1 ke Sidang

"Itu lah ciri budaya kerja kita di birokrasi feodal. Gara-gara ada program nasional, tiba-tiba presiden kita sangat semangat, akhirnya nggak pada berani, mingkem semua, nggak berani mengawasi. Tidak boleh begitu," kata Jimly dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pernyataan itu muncul setelah Majelis Etik menemukan adanya pengakuan dari sejumlah staf Ombudsman mengenai arahan internal agar Program MBG tidak menjadi fokus pengawasan lembaga.

Bagi Jimly, sikap semacam itu justru berbahaya karena dapat membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menegaskan Ombudsman dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh pelayanan publik tanpa pengecualian. Karena itu, program prioritas nasional sekalipun harus tetap terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan.

Jimly mengakui Program MBG merupakan gagasan yang baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh kuatnya sistem pengawasan.

"Program yang bagus tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan," ujarnya.

Pernyataan tersebut semakin relevan setelah sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional terseret kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang kini sedang diproses aparat penegak hukum.

Jimly menilai kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa tidak ada program pemerintah yang boleh diperlakukan sebagai wilayah yang tidak boleh dikritik atau diawasi.

Baca Juga: 'Selama Ini Dipojokkan,' Sony Sanjaya Mengaku Hanya 'Korban' dalam Kasus Korupsi MBG

Menurutnya, budaya birokrasi yang takut mengawasi karena faktor kedekatan dengan kekuasaan justru dapat merusak tujuan utama program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat.