Prabowo Bantah Anti Investor Asing, Tegaskan Penegakan Hukum Justru Bikin Modal Global Masuk ke Indonesia

Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya tidak ramah terhadap investor asing dan ingin mengusir modal luar negeri dari Indonesia.

Di hadapan para pengusaha muda dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung, Rabu (10/6/2026), Prabowo menegaskan bahwa persepsi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini.

Menurut Prabowo, dirinya justru banyak bertemu dengan investor asing yang menunjukkan minat besar untuk menanamkan modal di Indonesia.

Ia mengatakan berbagai pertemuan yang dilakukan dengan pelaku usaha internasional menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

"Ada yang katakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor asing, ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor yang akan masuk," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah, terutama terkait investasi asing dan upaya memperkuat peran industri nasional.

Prabowo menilai tudingan dirinya anti-investasi asing muncul dari pihak-pihak yang tidak nyaman dengan langkah pemerintah dalam menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola ekonomi.

Menurutnya, masih ada kelompok tertentu yang lebih menyukai kondisi yang tidak tertib karena dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan mereka sendiri.

"Kita mengerti di antara kita ada yang selalu tidak suka akan berlakunya hukum, mereka ini suka keadaan yang liar," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintahannya justru berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Ia menilai kepastian hukum merupakan faktor utama yang selalu menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar di suatu negara.

Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum agar dunia usaha memiliki rasa aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Prabowo menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, dunia usaha akan berjalan dengan prinsip kekuatan semata yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak.

"Pemerintah harus membuat keadaan baik untuk pengusaha, keadaan baik itu antara lain, hukum harus ditegakkan. Kalau tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar, hukum berdasarkan kekuatan dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan upaya memperkuat tata kelola ekonomi nasional.

Baca Juga: Prabowo Resmikan RSUD Krui, Rumah Sakit Rp152,99 Miliar Garapan PTPP

Dengan kepastian hukum yang lebih baik, pemerintah berharap investasi dapat terus mengalir, lapangan kerja bertambah, dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Bagi Prabowo, investasi dan penegakan hukum bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling mendukung untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah memastikan Indonesia tetap terbuka bagi investor yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, selama aktivitas usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku.