Pesan Tegas Purbaya ke Peserta Tax Amnesty: Dana Masuk Akan Diperiksa Pajaknya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memeriksa pajak setiap dana yang masuk ke Indonesia dari peserta Tax Amnesty (TA) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum memenuhi komitmen repatriasi aset. Langkah tersebut akan mulai dijalankan pada awal 2027 melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Purbaya mengatakan pemerintah sengaja menunda penerapan kebijakan tersebut hingga akhir tahun ini. Kesempatan itu diberikan agar para peserta TA dan PPS dapat menyelesaikan kewajiban mereka sebelum pengawasan diperketat.

"Awal tahun (2027) saya akan kerjain seperti itu. Itu kan normal. Cuma selama ini nggak dikerjain aja. Artinya, saya nggak usah apa-apa kan. Jadi, begitu dana masuk, saya akan kerja sama PPATK, kita periksa pajaknya. Jadi, masukannya sampai akhir tahun (2026) saya akan diem," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Menurut Purbaya, pemeriksaan tersebut akan difokuskan pada aliran dana yang masuk ke Indonesia. Pemerintah akan menelusuri apakah dana tersebut berkaitan dengan aset peserta yang sebelumnya belum direpatriasi sesuai komitmen.

Kerja sama dengan PPATK dilakukan untuk memperkuat proses penelusuran tersebut. Dengan dukungan lembaga tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan dapat berjalan lebih efektif.

Sebelum mengambil langkah tersebut, pemerintah mengaku telah memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak. Beragam upaya dilakukan agar peserta Tax Amnesty maupun PPS bersedia membawa pulang aset mereka ke Indonesia.

Upaya tersebut tidak hanya melalui sosialisasi dan ajakan kepada wajib pajak. Pemerintah juga menawarkan sejumlah fasilitas yang diharapkan mampu mendorong repatriasi aset.

Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah Patriot Bond. Namun, menurut Purbaya, insentif tersebut belum sepenuhnya mampu menarik seluruh peserta untuk memenuhi komitmen mereka.

"Lama-lama saya pikir, ngapain ngundang-ngundang ke sini? Kalau nggak mau masuk juga dikasih fasilitas-fasilitas ya. Ada Patriot Bond nanti, ada ini. Kalau nggak masuk juga, nanti setiap dana yang masuk ke sini, saya periksa pajaknya. Orang-orang yang bawa ke sini," ujarnya.

Ia menilai pemerintah telah memberikan waktu yang cukup panjang kepada para peserta. Karena itu, setelah tenggat berakhir pada akhir 2026, pendekatan yang ditempuh akan bergeser dari persuasif menjadi pengawasan yang lebih ketat.

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan perpajakan yang normal. Menurutnya, langkah itu selama ini belum dijalankan secara optimal sehingga akan mulai diterapkan pada awal tahun depan.

Baca Juga: Purbaya Sebut Penyaluran Bansos via Kopdes Merupakan Instruksi Prabowo

Dengan demikian, peserta Tax Amnesty dan PPS masih memiliki kesempatan hingga penghujung 2026 untuk menyelesaikan kewajiban repatriasi aset. Setelah itu, pemerintah akan mulai memeriksa setiap dana yang masuk ke Indonesia sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan pajak.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh komitmen peserta program perpajakan dipenuhi. Pemeriksaan yang dilakukan bersama PPATK diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aset yang berasal dari luar negeri.