Benarkah SPPG Milik Orang Partai Akan Ditutup? Begini Jawaban Mensesneg

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat rampung dalam waktu satu bulan.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus utama penataan ini adalah memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG beroperasi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.

Meskipun proses audit dan inventarisasi sedang berjalan, Prasetyo menjamin bahwa program penyaluran gizi yang sudah berjalan di masyarakat tidak akan terganggu.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya. Maka yang pertama tentu tadi kita tekankan, yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," ujar Prasetyo Hadi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi isu yang beredar mengenai adanya nama-nama pemilik SPPG yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, Mensesneg meluruskan bahwa latar belakang politik pemilik tidak bisa dikaitkan dengan tata kelola program.

Menurutnya, siapa pun berhak mendirikan SPPG asalkan mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Prasetyo menekankan bahwa poin krusial yang menjadi pelanggaran bukanlah sosok di balik kepemilikan tersebut, melainkan jika operasional di lapangan menabrak regulasi.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, Prasetyo menyatakan pemerintah membuka peluang untuk menutup SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, pengurangan jumlah dapur juga akan dilakukan di wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas (oversupply).

Kendati demikian, pemerintah memastikan tidak akan mengambil keputusan sepihak hanya berdasarkan data di atas kertas. Tim di lapangan akan diterjunkan untuk melihat kondisi riil di setiap wilayah.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," jelas Prasetyo.