Efektivitas Rudal BrahMos Dipertanyakan: Pengadaan Berbiaya Tinggi yang Berpotensi Membebani Fiskal Negara

Rencana finalisasi kontrak pembelian sistem rudal penjelajah supersonik BrahMos asal India oleh pemerintah Indonesia memicu polemik di kalangan pengamat militer dan ekonomi. Di tengah persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada 7-8 Juli 2026 mendatang, sejumlah analisis tajam menilai akuisisi ini belum tentu menjadi solusi ajaib bagi pertahanan maritim Indonesia. 

Meskipun dikenal memiliki kecepatan Mach 2.8, rudal BrahMos versi ekspor untuk Indonesia dibatasi jangkauannya pada 290 kilometer demi mematuhi regulasi internasional Missile Technology Control Regime (MTCR). 

Beni Sukadis, Analis Pertahanan dari Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi), menilai jangkauan ini tidak cukup memadai untuk melindungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang sangat luas. Dibandingkan dengan rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis yang sudah dimiliki TNI AL (jangkauan 180–200 km), BrahMos hanya memberikan tambahan jangkauan sekitar 90–110 km, namun dengan konsekuensi biaya yang sangat masif. 

Kekhawatiran juga muncul dari rekam jejak performa BrahMos di medan tempur nyata. Pada konflik Mei 2025 lalu, militer India dilaporkan menembakkan sekitar 100 rudal BrahMos, namun banyak di antaranya kehilangan jalur terbang dan meleset dari target akibat gangguan elektronik (electronic jamming).  

Selain keandalan teknologi dalam perang elektronik modern, Lesperssi juga menyoroti tantangan besar dalam hal: Kesiapan dan kapabilitas personel TNI yang akan mengoperasikannya. Keberlanjutan pemeliharaan (maintenance) jangka panjang untuk kendaraan peluncur rudal. 

Rencana pengadaan tiga sistem rudal BrahMos ini didanai melalui pinjaman dari Bank Nasional India senilai 450 juta dolar AS. Angka ini memicu pertanyaan besar karena jauh lebih mahal dibandingkan kesepakatan Filipina pada tahun 2022 yang hanya bernilai 375 juta dolar AS untuk spesifikasi dan jumlah sistem yang sama. Selisih harga yang signifikan ini menuntut transparansi dari pemerintah. 

Di sisi lain, ketergantungan pada utang luar negeri untuk belanja militer berpotensi memberi beban fiskal yang berat bagi ekonomi nasional. Pakar mengingatkan memori kelam Krisis Moneter Asia 1997, di mana Thailand terperosok ke dalam krisis ekonomi besar salah satunya akibat akumulasi pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista. 

​"Pengeluaran pertahanan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perencanaan pertahanan strategis, dan faktor teknologi. Keputusan untuk pengadaan sistem rudal tunggal tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesehatan keuangan negara." Kata Alman Helvas Ali, Konsultan Marapi Consulting and Advisory. 

​Hingga saat ini, kinerja ekonomi Indonesia dinilai belum mampu mendukung alokasi ideal 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor pertahanan. Oleh karena itu, pengadaan BrahMos ini dinilai perlu dikaji ulang secara mendalam agar tidak menjadi bumerang bagi stabilitas fiskal dan keamanan nasional Indonesia.