Tanggapi Jokowi Mau Masuk PSI, Relawan Militan Gibran Nusantara: Beliau Seorang Demokrat

Eks Wakil Ketua Joman yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menegaskan komitmennya untuk tetap mengikuti arah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar bahwa Jokowi akan segera diresmikan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Andi menyatakan seluruh elemen relawan yang berada di bawah organisasinya akan memberikan dukungan terhadap langkah politik yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Beliau mau jadi Ketua Dewan Pembina PSI, kita ini sami'na wa atha'na (kami mendengar dan kami taat), ikut arahan pemimpin. Kita dukung penuh, kita ini die hard-nya Jokowi, kita siap apa pun yang diperintahkan," kata Andi saat memberikan keterangan di Gang Kutai I, Solo.

Meski Jokowi dikabarkan akan bergabung dengan PSI, Andi mengaku tidak mempermasalahkan jika terdapat pendukung Jokowi yang memilih bernaung di partai politik lain atau kelompok masyarakat yang berbeda.

Menurutnya, pilihan politik tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati.

"Tidak masalah pendukung Jokowi di partai lain, tidak di PSI pun tak masalah. Itu hak konstitusi masing-masing. Beliau (Jokowi) seorang demokrat, menghargai hak azasi manusia dan menghargai hak konstitusi," tambahnya" ujar Andi.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI menyatakan Joko Widodo akan segera mengenakan jaket resmi partai dalam waktu dekat. Agenda tersebut disebut sebagai simbol bergabungnya Jokowi ke PSI sekaligus penegasan posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina partai.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengatakan penyematan jaket PSI akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Namun hingga kini, partai belum mengumumkan lokasi maupun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDIP," kata Bestari, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Bestari, kejelasan posisi politik Jokowi penting untuk menghindari spekulasi dan kebingungan publik terkait arah politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.