Demi Efisiensi, BGN Kaji Coret 8 Juta Siswa Sekolah Elite dari Daftar Penerima MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah untuk menyelamatkan postur fiskal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional berencana mencoret jutaan siswa sekolah menengah atas (SMA) hingga institusi sekolah elit dari daftar penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan upaya pengkajian penghapusan data penerima manfaat guna menyasar sesuai dengan target awal. Pengkajian ulang penerima manfaat ini adalah bagian dari refocusing anggaran namun tetap menyasar pada penerima manfaat yang sesuai.

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator, tujuan, intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus, gitu. Contoh misalnya lah, SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG," terang Arum kepada awak media selepas RDP Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Hal ini diberlakukan secara khusus bagi sekolah-sekolah bergengsi dengan latar belakang siswa dari keluarga kaya raya.

"Apalagi SMA-SMA yang... apa ya, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya aja udah 100 ribu, 200 ribu gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi," katanya.  

Penghapusan segmen sasaran ini diyakini akan sangat meringankan beban anggaran negara di masa depan. Menurut Arum, langkah ini diprakirakan dapat menghapus 8 juta orang penerima manfaat MBG demi terpenuhnya alokasi anggaran yang sesuai.

"Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," jelas Arum.

Selain itu, Arum mengatakan pihaknya tengah mengkaji penataan ulang skema insentif dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal ini disampaikan Arum, lantaran insentif harus menyesuaikan dengan data sasaran target penerima manfaat per wilayahnya sehingga tidak dipukul rata.

"Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," jelas Arum.

Arum menuturkan, kebijakan pukul rata ini terbukti menjadi celah empuk bagi sejumlah pihak untuk mengeruk uang rakyat. Ia mengatakan bahkan ada wacana untuk menyatukan sejumlah SPPG guna menyesuaikan data penerima manfaat.

“Kan itu dampaknya nanti penataan ulang akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing,” jelas Arum.

Lebih lanjut, Arum mengungkapkan refocusing anggaran insentif dapur SPPG ini juga akan menyesuaikan dengan  kualitas makanan, standar kesehatan hingga evaluasi komposisi pemenuhan gizinya. Oleh karena itu, dia menambahkan, BGN akan melucnurkan composite standar untuk evaluasi SPPG guna mengukur insentif yang diberikan.

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya gak sekedar oh pokoknya aku mau masak segini ya sudah segitu dapetnya, begitu," terang Arum.