BGN Tutup 504 Dapur MBG, Ribuan SPPG Masih Diperiksa

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 504 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi. Penutupan tersebut menjadi bagian dari pengetatan pengawasan program MBG yang menyangkut langsung keamanan pangan bagi penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan ratusan dapur tersebut ditutup berdasarkan hasil pemeriksaan dinas kesehatan di daerah. Menurut dia, dapur yang dinilai tidak layak dari sisi sanitasi tidak dapat terus beroperasi demi menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi," ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Penutupan itu sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. BGN menyebut sekitar 3.000 dapur lain saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah.

Sudaryono menegaskan pemeriksaan terhadap ribuan dapur tersebut tidak boleh dilakukan secara asal demi mengejar percepatan pelaksanaan program. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum dinyatakan layak menjalankan layanan.

"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu, apabila dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi," katanya.

Menurut Sudaryono, persoalan keamanan pangan tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan administratif biasa. Pemeriksaan sanitasi menjadi penting karena makanan yang diproduksi dapur MBG dikonsumsi dalam jumlah besar dan sebagian penerimanya merupakan anak-anak.

BGN pun menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang telah maupun akan beroperasi. Pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan pemeriksaan agar persoalan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat dapat ditemukan sejak awal.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan MBG yang terus berkembang di berbagai daerah. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap dapur memiliki standar pengolahan makanan yang aman dan konsisten.

Pengawasan juga menjadi penting mengingat pelaksanaan MBG sebelumnya menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas jangkauan program, tetapi juga memastikan seluruh rantai penyediaan makanan berjalan sesuai standar.

Dalam konteks itu, penutupan 504 dapur menunjukkan pemerintah memilih menghentikan operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan daripada mempertahankan dapur yang berisiko. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa standar keamanan pangan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam evaluasi MBG.

Baca Juga: Kemendagri Perkuat Kerja Sama dengan BGN, Optimalkan Peran Pemda Dukung Tata Kelola MBG

Sudaryono mengatakan BGN mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membantu proses pemeriksaan dan pengawasan dapur MBG. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan untuk memastikan program berjalan tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.

"Kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari BGN. Intinya, kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari," tuturnya.

Dengan 504 dapur telah ditutup permanen dan sekitar 3.000 lainnya masih diperiksa, evaluasi terhadap kesiapan SPPG masih berlangsung. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menentukan dapur mana yang dapat melanjutkan operasional dan mana yang harus dihentikan karena tidak memenuhi standar.