Rp198 Triliun Mengalir ke Yayasan? Netizen Bongkar Skandal MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi sorotan publik di platform X, terutama setelah muncul dugaan korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain isu korupsi, warganet juga menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai afiliasi yayasan mitra MBG dengan partai politik dan aparat penegak hukum.

Seorang pengguna X dengan akun @sibam***** menghitung potensi keuntungan yayasan dari setiap porsi makanan MBG.

"Setiap 1 porsi MBG ada potongan Rp 2.500 untuk yayasan. Dalam 1 hari ada 60 juta porsi MBG. 60 juta porsi x Rp 2.500 = Rp 150 M. 22 hari x Rp 150 M = Rp 3.3 T. 12 Bulan x Rp 3.3 T = 39.6 T," tulis netizen tersebut, dikutip Selasa (16/6). 

"Jika program ini berlanjut sampai 5 tahun. 5 tahun x Rp 39.6 T = Rp 198 T . Berarti ada uang negara sebesar itu masuk ke yayasan-yayasan yang menaungi dapur MBG," imbuhnya.

Berdasarkan data ICW, dari 102 yayasan mitra MBG, sebanyak 27,45% terafiliasi politik. Gerindra menempati posisi teratas dengan 7 yayasan atau 25% dari total yayasan berafiliasi.

Partai lain yang tercatat adalah PKS (5 yayasan), PAN (4 yayasan), PDIP (3 yayasan), dan NasDem (3 yayasan). Sementara PSI, Hanura, dan Partai Berkarya masing-masing memiliki 2 yayasan. Adapun PPP, PKB, PBB, Demokrat, serta Partai Swara Rakyat Indonesia tercatat masing-masing 1 yayasan.

Selain afiliasi politik, ICW juga menyoroti keterlibatan aparat dan purnawirawan. Yayasan Kemala Bhayangkari, yang diinisiasi oleh Martha Dwi Maryani (istri Wakapolri) bersama Juliati Sapta Dwi (istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit), tercatat sebagai salah satu penggerak MBG.

Di sisi lain, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang menginisiasi program MBG-Swasta sejak April 2025 diduga kuat melibatkan pejabat aktif Kejaksaan RI.

Tokoh militer juga terlibat, seperti mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menjabat ketua/pembina Yayasan Mualaf Indonesia Timur. ICW mencatat adanya purnawirawan dan perwira aktif TNI lain di yayasan mitra MBG.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan investigasi resmi ICW berjudul “Ada Siapa di Balik MBG? Politik Patronase Untuk Memperkuat Dukungan.”

Baca Juga: Bakal Ada Efisiensi Anggaran, BGN Isyaratkan Anak SMA 'High Class' Tak Dapat MBG

Baca Juga: Tak Ada Lagi Rp6 Juta Per Hari, Insentif Dapur MBG Kini Bakal Dihitung Berdasarkan Jumlah Porsi

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, kecukupan gizi adalah syarat mendasar bagi perkembangan kecerdasan dan proses belajar siswa.

"Kecukupan gizi merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik," kata Luky dalam sidang di MK, Selasa (14/04/2026).