ESDM Siap Evaluasi RKAB Batu Bara, PLN Masih Kekurangan Pasokan 20 Juta Ton

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara guna memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kembali volume produksi batu bara yang telah ditetapkan dalam RKAB serta menghitung kebutuhan riil pasar domestik, khususnya sektor ketenagalistrikan.

"Ya ini saya cek dulu angka-angkanya, saya belum tahu persis," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Langkah tersebut dilakukan menyusul masih adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Menurut Yuliot, kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai 154 juta ton per tahun, namun masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang sedang diupayakan pemenuhannya.

"Jadi kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta, dan itu kekurangan 20 itu lagi diusahakan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target produksi batu bara nasional sebesar 600 juta ton dalam RKAB 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 790 juta ton.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan tantangan pemenuhan kebutuhan batu bara PLN tidak hanya berasal dari sisi volume, tetapi juga ketersediaan batu bara berkalori menengah yang selama ini menjadi kebutuhan utama pembangkit listrik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026), Bahlil menyebut ketersediaan batu bara jenis tersebut semakin terbatas, sementara harga jualnya juga tertekan akibat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

"Medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin patok DMO US$70 per ton. Sementara, stripping ratio-nya sudah di angka 10-12, jadi harga jual PLN untuk ke perusahaannya itu sudah tidak ada, itulah yang menjadi trouble," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, persoalan pasokan batu bara untuk PLN telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kemudian memutuskan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan energi primer bagi PLN.

Baca Juga: Bahlil soal RKAB Batu Bara: Saya Tidak Bisa Digertak-Gertak

Baca Juga: ESDM Setujui 664 RKAB Tambang hingga Pertengahan Juni 2026

Tim tersebut melibatkan PT PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PT PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP," tandas Bahlil.

Selain membentuk tim pengawasan, Bahlil mengaku telah memanggil jajaran direksi PLN untuk membahas langkah pemenuhan kebutuhan batu bara pembangkit guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.