Harga Minyak Dunia Fluktuatif, Kementerian ESDM Sebut Pertamax Masih Bisa Turun Harga

Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax berpeluang untuk kembali turun. Penurunan nilai jual eceran tersebut dapat terjadi apabila harga minyak mentah dunia ikut mengalami penurunan.

Pihak otoritas menjelaskan bahwa pergerakan nilai komoditas BBM non-subsidi saat ini sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Ketentuan formula perhitungan harga dasar eceran tersebut juga telah diatur secara resmi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG/01/MEM.M/2022.

"Apakah (Pertamax) bisa turun lagi? pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya," kata Dwi Anggia.

Berdasarkan data komoditas pasar global, pergerakan nilai pasokan minyak mentah dunia dilaporkan masih mengalami kenaikan tipis. Jenis Brent saat ini berada di level US79,23 per barel dan West Texas Intermediate berada di posisi US76,27 per barel.

Dwi Anggia mengklaim bahwa lonjakan harga komoditas energi di sejumlah negara tetangga kawasan Asia Tenggara sebenarnya sudah jauh lebih tinggi. Otoritas domestik bersama pemangku kepentingan terkait sebelumnya telah menahan laju penyesuaian harga jual sejak bulan April lalu.

"Kalau bicara negara kawasan di tetangga, sudah jauh lebih dulu mengalami kenaikan penyesuaian," tutur Dwi Anggia.

Baca Juga: Pertamina Bagi-Bagi Cuan! Isi BBM Bisa Dapat Cashback hingga Ratusan Ribu

"Kita tahu di April kemarin, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), pak presiden masih mencoba untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, makanya sempat ada diskusi dengan badan usaha baik itu plat merah maupun swasta untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi dalam hal ini Pertamax," sambungnya.

Namun pergerakan nilai pasar global yang semakin dinamis pada akhirnya memaksa para pelaku usaha untuk menyesuaikan nilai jual keekonomian. Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa tarif komoditas bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dipertahankan demi melindungi daya beli masyarakat rentan.