Sebut Mubazir, Legislator NasDem Usul Motor Listrik MBG Lebih Baik Dijual

Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengkritik rencana pemanfaatan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma menilai pengadaan kendaraan roda dua tersebut tidak tepat guna untuk operasional di lapangan.

Politikus NasDem ini menyarankan agar unit kendaraan listrik yang sudah terlanjur dibeli tersebut dialihkan atau dijual kembali ke pasar. Kebijakan operasional dinilai akan jauh lebih efisien karena para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada umumnya sudah memiliki kendaraan pribadi.

"Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya, lebih baik di jual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor," kata Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Irma juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap tegas terhadap standardisasi kelayakan fasilitas tempat produksi makanan. Izin operasional bangunan dapur yang dinilai terlalu sempit dan tidak memenuhi syarat sanitasi harus segera dicabut.

"SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya," tegas Irma meminta evaluasi total.

Langkah pengetatan ini sejalan dengan upaya penyisiran ulang tata kelola anggaran yang tengah dilakukan oleh internal badan gizi. Manajemen baru berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada periode sebelumnya.

Baca Juga: Kasus Korupsi MBG, Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Bogor

"Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari secara terpisah.

Otoritas BGN kini tengah merapikan basis data penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia agar penyaluran insentif tidak lagi disamaratakan. Kebijakan pemangkasan serta pengalihan sasaran bantuan ke sekolah non-elite juga terus digodok demi efisiensi anggaran negara.