PDIP Balik Serang PKB, Deddy Sitorus Pertanyakan Pemahaman Politik Jazilul Fawaid

Ketegangan antara PDIP dan PKB kembali mencuat setelah muncul perdebatan mengenai posisi politik partai banteng dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adu argumen kedua partai itu berkembang dari soal sikap politik menjadi perdebatan mengenai pemahaman sistem ketatanegaraan Indonesia.

Polemik bermula ketika Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, posisi yang dianggap tidak jelas hanya akan menimbulkan kebingungan di tengah upaya menjalankan program-program pemerintah.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus melontarkan respons keras. Ia meminta Jazilul lebih fokus mengurus partainya sendiri dibanding mencampuri urusan internal PDIP.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy.

Deddy menegaskan posisi politik PDIP tidak ditentukan oleh desakan pihak luar. Ia menilai tidak ada kader partai lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur langkah politik PDIP.

Bahkan, Deddy secara terbuka mempertanyakan kapasitas Jazilul dalam memberikan penilaian terhadap sikap partainya. Ia menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.

Tak berhenti di situ, Deddy juga menyoroti penggunaan istilah oposisi yang kerap dikaitkan dengan posisi PDIP. Menurutnya, konsep oposisi formal sebenarnya lebih dikenal dalam sistem parlementer, bukan sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh lembaga legislatif. Karena itu, menurutnya, penggunaan istilah oposisi sering kali tidak tepat jika diterapkan dalam konteks politik nasional.

Deddy bahkan menyarankan Jazilul memperdalam pemahaman mengenai perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Ia menilai kritik yang disampaikan PKB menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami konsep tersebut.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial," kata Deddy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa posisi PDIP saat ini sudah sangat jelas. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memilih berada di luar pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.

Menurut Deddy, keberadaan partai penyeimbang diperlukan karena mayoritas kursi DPR saat ini diisi partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah. Situasi tersebut membuat fungsi kontrol politik tetap harus dijaga agar proses demokrasi berjalan sehat.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan," tegasnya.

Baca Juga: Apa Maksud 'Partai Penyeimbang'? PKB Minta PDIP Perjelas Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDIP tidak mengambil posisi yang menurutnya abu-abu terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai seluruh partai pendukung pemerintah sedang bekerja keras mengawal berbagai program prioritas agar berjalan sesuai target.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata Jazilul.

Perdebatan antara kedua partai tersebut memperlihatkan dinamika politik yang masih terus berkembang di awal masa pemerintahan Prabowo. Di tengah upaya menjaga stabilitas politik nasional, perbedaan pandangan mengenai posisi dan peran partai di luar pemerintahan kembali menjadi sorotan publik.